Jokowi: Tidak Ada Negara yang Beri Karpet Merah, kalau Kita Tak Rebut Sendiri

Menurut Jokowi, hak istimewa tersebut harus direbut sendiri oleh Indonesia. Hal itu disampaikannya saat menjelaskan soal keuntungan hilirisasi yang saat ini sedang giat dilakukan oleh pemerintah.

"Tidak akan ada negara mana pun yang memberi kita karpet merah kalau kita tidak merebutnya sendiri. Enggak ada. Jangan berharap itu," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Mahasabha Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) di Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, pada Rabu (30/8/2023) yang disiarkan langsung YouTube KMHDI Pusat.

Jokowi lantas mengatakan, apabila hilirisasi konsisten dilakukan, maka dalam 10 tahun yang akan datang besaran produk domestik bruto (GDP) per kapita nasional sudah mencapai 10.900 dollar AS atau Rp 153 juta.

Kemudian, jika tetap terus konsisten, dalam 15 tahun mendatang besarnya GDP per kapita Indonesia bisa mencapai 15.800 dollar AS atau setara dengan Rp 217 juta.

"Dan pada saat Indonesia emas hitungan kita sudah mencapai 25 ribu dollar AS income per kapita kita atau Rp 331 juta. Artinya, kita sudah masuk jadi negara maju," kata Jokowi.

"Tapi (hal itu bisa terjadi) kalau konsisten, pemimpinnya tidak ragu-ragu, tidak penakut, maju terus meskipun digugat maju terus," ujarnya lagi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menjelaskan alasan mengapa dirinya tetap meminta pemerintah melakukan banding setelah kalah usai digugat oleh Uni Eropa di peradilan WTO.

Awalnya, Jokowi menceritakan bahwa setelah ekspor nikel dihentikan pada 2020, pemerintah Indonesia digugat oleh Uni Eropa.

"Tahun lalu kita kalah, kalah, kalah. Tapi saya sampaikan pada menteri, menterinya bertanya kepada saya, 'Pak kita kalah?' 'Ya enggak apa-apa kalah. Tapi jangan mundur'. Saya perintahkan banding," kata Jokowi.

"Kalah, banding. Sudah. Yang ada di pikiran saya kan saat banding memerlukan waktu. Mungkin bisa tiga tahun, mungkin empat tahun, mungkin lima tahun industri kita sudah jadi. Sehingga fondasi kita kuat," ujarnya lagi.

Jokowi lantas melanjutkan, apabila pemerintah digugat lalu mundur, maka sampai kapan pun Indonesia tidak akan bisa menjadi negara maju.

Terlebih, jika ke depannya pemerintah ingin melakukan hilirisasi crude palm oil (CPO), perikanan, rumput laut, dan hasil bumi lain.

Namun, Indonesia selalu melakukan ekspor rumput laut mentah. Padahal, jika rumput laut masuk industri dan hilirisasi ada potensi nilai ekspor yang semakin bertambah.

"Masa sejak (zaman) VOC 400 tahun yang lalu, kita ekspor bahan mentah sampai sekarang kita mau terus ekspor bahan mentah. Untuk saya tidak (tidak mau)," kata Jokowi.

"Kita sudah digugat oleh WTO, digugat oleh Uni Eropa, kita diberi peringatan oleh IMF. Endak. Menteri-menteri tanya ke saya, Pak ini ada tekanan, (saya perintah) terus," ujarnya lagi.