Dorong Revolusi Industri 4.0, Airlangga Hartarto Terima Penghargaan dari BKTI PII Award

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menerima penghargaan dari Badan Kejuruan Teknik Industri-Persatuan Insinyur Indonesia (BKTI-PII) Award sebagai Tokoh Transformasi Industri.

Penghargaan yang diinisiasi oleh segenap asosiasi di bidang Teknik Industri itu diberikan atas capaian Airlangga dalam mendorong terciptanya revolusi industri 4.0 di Indonesia ketika masih menjabat sebagai Menteri Perindustrian (Menperin) pada periode 2016–2019.

“Capaian transformasi industri saat ini merupakan hasil kerja banyak pihak, yakni dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), akademisi, dan terutama dari para pelaku industri sendiri,” ucap Airlangga melalui keterangan persnya, Selasa (29/8/2023).

Pernyataan itu disampaikan Airlangga dalam keynote speech pada pembukaan Indonesia Industrial Summit 2023 bertajuk “Membangun Kedaulatan Hilirisasi Industri Berbasis TKDN untuk Menyongsong Green Industry” di Surakarta, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (29/8/2023).

Menurut Airlangga, perjalanan transformasi industri untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk membutuhkan waktu panjang.

Oleh karena itu, ia mengimbau agar semua pihak tetap melanjutkan dan memperkuat sinergi yang sudah terjalin selama ini.

Pemerintah sendiri telah mendorong berbagai program dalam pengembangan industri hijau di Indonesia.

Adapun program tersebut, seperti pemanfaatan Energi Baru Terbarukkan dan Konservasi Energi (EBTKE), penerapan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, serta mendorong kebijakan hilirisasi yang diarahkan sejalan dengan tren pengembangan industri hijau tersebut.

“Terdapat potensi kebutuhan produk hilirisasi sumber daya alam (SDA) sebagai bahan baku utama produk-produk ramah lingkungan,” ucap Airlangga.

Berhasil pacu pertumbuhan ekonomi di daerah

Pada kesempatan tersebut, Airlangga mengungkapkan bahwa transformasi industri yang dilakukan melalui hilirisasi berhasil memacu pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Sebagai contohnya, tiga wilayah yang merupakan pusat industri hilirisasi SDA khususnya mineral dan logam, yaitu Sulawesi, Maluku dan Papua, serta Kalimantan, mengalami pertumbuhan ekonomi positif,” ucapnya.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi, lanjut Airlangga, dicapai OLEH wilayah Sulawesi sebesar 6,64 persen year-on-year (yoy), disusul Maluku dan Papua 6,35 persen yoy, dan Kalimantan 5,56 yoy.

Capaian tersebut, kata dia, menjadi bukti bahwa hilirisasi mampu meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) daerah, ekspor, investasi, maupun penyediaan lapangan kerja.

Menurut Airlangga, hal tersebut juga harus diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan.

“(Oleh karenanya) pemerintah mendorong industri melakukan program corporate social responsibility (CSR) di wilayah tersebut. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut meningkat dan tingkat kemiskinan rendah,” imbuhnya.

Indonesia punya cadangan nikel terbesar di dunia

Sebagai informasi, berdasarkan data US Geological Survey, Indonesia diklaim mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia mencapai 21 juta ton atau setara 22 persen cadangan global, mengalahkan Australia dengan nilai 20 juta ton dan Brazil 16 juta ton.

Produksi nikel Indonesia, kata dia, juga menempati posisi pertama, yaitu sebesar 1 juta ton melebihi Filipina 370.000 ton, Rusia 250. 000 ton, dan Kaledonia Baru 190.000 ton.

“Kebijakan larangan ekspor bijih nikel untuk hilirisasi yang mulai diterapkan pada 2020 berhasil meningkatkan ekspor komoditas hilirisasi nikel mencapai 33,81 miliar dollar Amerika Serikat (AS) pada 2022,” ujar Airlangga.

Hilirisasi nikel, lanjut dia, juga berhasil menumbuhkan ekosistem industri kendaraan listrik electric vehicle (EV) domestik dengan nilai tambah sekitar 470 sampai 780 kali.

Airlangga berharap, peningkatan nilai tambah nikel melalui proyek hilirisasi bisa melengkapi pohon industri di dalam negeri.

Dengan begitu, Indonesia dapat menjadi global hub untuk produk ferronickel dan mixed hydroxide precipitate (MHP) sebagai bahan baku kendaraan listrik.

“Sedangkan untuk mendukung Indonesia menjadi basis produksi dan ekspor EV dunia, harus juga dijalankan hilirisasi pada sektor lain, misalnya sektor pertambangan tembaga,” imbuh Airlangga.

Untuk mendorong peningkatan local content, ia mengungkapkan, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 yang mengatur penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Kebijakan tersebut, kata Airlangga, telah diimplementasikan dengan baik lewat. Hal ini dibuktikan dengan adanya tujuh perusahaan kendaraan listrik beroda dua dengan nilai TKDN dari 26,73 persen sampai 53,69 persen, dan dua perusahaan kendaraan listrik beroda empat dengan nilai TKDN di kisaran 40 persen.

“Pemerintah juga terus melakukan hilirisasi pasir silika menjadi modul surya yang diharapkan mampu menjadi alternatif sumber energi terbarukan di Indonesia,” ucapnya.

Dalam rangka menyukseskan hilirisasi, lanjut Airlangga, pemerintah telah menyiapkan berbagai macam insentif fiskal.

Adapun insentif tersebut, seperti tax holiday, tax allowance, super tax deduction, kemudian pembebasan bea masuk impor mesin, fasilitas kawasan ekonomi khusus (KEK) bagi pelaku usaha yang berlokasi di kawasan tersebut, serta pemanfaatan devisa hasil ekspor (DHE) untuk pembiayaan investasi dan modal kerja.

“Pemerintah pun mendorong peningkatan riset yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga mampu mendorong inovasi dalam pengembangan desain dan merek produk,” imbuh Airlangga.

Sebagai informasi, dalam acara tersebut juga hadir Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Wali Kota Surakarta, Staf Khusus (Stafsus) Menko Perekonomian Bidang Pengembangan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing, Juru Bicara (Jubir) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), dan Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Hadir pula Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Rektor Riset dan Inovasi UNS, Wakil Ketua Umum (Waketum) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Bidang Perindustrian, Ketua Umum (Ketum) Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Waketum PII, BKTI-PII, serta Ketua Dewan Pakar BKTI-PII.