Masyarakat Diminta Viralkan Warga Mampu yang Terima Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat diharapkan ikut berperan membantu pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem dengan mengungkap penerima bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran.

Salah satu caranya adalah dengan mengungkap penerima bansos yang tidak tepat sasaran melalui media sosial.

"Kami berharap kontrol masyarakat, bagaimana masyarakat selain memviralkan korupsi ASN juga bisa memviralkan masyarakat yang sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan Bansos," kata Plt Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Maliki, dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9, di Jakarta, Senin (28/8/2023).

Maliki mengatakan, dari sejumlah temuan di lapangan terungkap terdapat kelompok elite masyarakat yang justru menerima bantuan pemerintah seperti Bansos, perbaikan rumah, sampai lahan berdasarkan reforma agraria.

"Kami melihat di lapangan banyak sekali elit masyarakat yang mendapat bantuan perbaikan rumah, reforma agraria, jadi dia dapat lahan untuk diolah padahal dia seharusnya sudah bisa mengayomi masyarakat," ujar Maliki.

Hal itu, kata Maliki, juga tergolong korupsi dan seharusnya bisa ditangani secara serentak. Dia mengatakan, hal itu terjadi sebagai dampak data yang tidak akurat di tingkat bawah.

Maliki mengatakan Bappenas terus berupaya mendorong reformasi pelindungan sosial agar efektif dapat dirasakan masyarakat yang betul-betul rentan.

Namun, lanjut Maliki, hal tersebut menurutnya juga perlu dibantu dengan pengawasan dari masyarakat.

Dengan adanya pengawasan masyarakat, Maliki berharap dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan ketepatan Bansos maupun program-program lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Pelaksana Stranas/Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, juga mengajak masyarakat turut serta mengawasi program pemerintah melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

"Kalau masyarakat cerita korupsi, Anda bisa berkontribusi kok. Caranya cek SIPD. Lihat datanya, bandingin dengan lapangan. Cek dengan sebelah. Viralkan. Pertanyakan. Nah itu yang ditagih," ujar Pahala.