Salin Artikel

Indikator Membaik, Pemerintah Terus Jaga Pertumbuhan Ekonomi Tetap Tinggi, Inklusif, dan Berkualitas

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian fokus menguatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkualitas. Hal ini dilakukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen pada 2023.

Pemerintah pun optimistis bisa mencapai target tersebut. Sebab, sejumlah indikator perekonomian nasional menunjukkan kinerja positif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi nasional tumbuh 5,17 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada triwulan II 2023.

Pada Juli 2023, Indonesia juga kembali masuk dalam klasifikasi negara upper middle income dengan pendapatan nasional bruto atau (PNB) per kapita 4.580 dollar AS.

Di bulan yang sama, lembaga pemeringkat R&I menaikkan outlook Indonesia dari stable menjadi positive. Peringkat Sovereign Credit Rating Indonesia juga bertahan pada level BBB+.

“PNB Indonesia berada di level sama dengan negara lain ASEAN, yakni Thailand dan Malaysia. Pada akhir 2024, pendapatan per kapita Indonesia ditargetkan bisa mencapai 5.500 dollar AS,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu. 

Indikator sosial membaik

Tingkat inflasi nasional juga terkendali, yakni berada di level 3,08 persen secara tahunan. Keberhasilan pengendalian inflasi berkat sinergi seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah.

Neraca perdagangan Indonesia terus melanjutkan tren surplus selama 39 bulan secara berturut-turut. Pada periode Januari-Juli 2023, surplus perdagangan telah mencapai 21,24 miliar dollar AS.

Di tengah net ekspor yang terkontraksi, konsumsi rumah tangga dan investasi (PMTB) sukses memberikan sumbangan yang besar bagi pertumbuhan ekonomi.

Dari indikator sosial, tingkat kemiskinan ekstrem juga terus menurun ke angka 1,12 persen per Maret 2023, tingkat pengangguran turun ke level 5,45 persen pada Februari 2023, dan rasio gini turun menjadi 0,39 pada Maret 2023.

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai Juli 2023 terjaga positif. Pendapatan negara yang telah terealisasi sebesar 65,6 persen dari target dan belanja sebesar 47,7 persen dari pagu.

Dengan demikian, surplus APBN telah mencapai 0,72 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB).  

Kemudian, penjualan otomotif wholesales sepanjang Januari-Juli 2023 naik 4,5 persen jika dibandingkan periode sama tahun lalu.

Hal itu diikuti dengan peningkatan penjualan mobil electric vehicles (EV) sebesar 900 persen pada semester I 2023 ketimbang periode sama pada tahun lalu.

“Ini menjadi suatu modal di semester II 2023 untuk kita terus mengejar target pertumbuhan ekonomi,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (26/8/2023).

Ferry melanjutkan, prospek ekonomi Indonesia sampai dengan akhir 2023 masih sangat kuat. Hal tersebut terlihat dari beberapa indikator pada Juli 2023, seperti Indeks Keyakinan Konsumen yang terus berada di level optimis, yakni 123,5. 

Indikator lain, yakni Indeks Penjualan Riil, juga tumbuh sebesar 6,3 persen. Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia pun berada di level ekspansif sebesar 53,3.

Selain itu, kinerja sektor eksternal masih terjaga dan Rasio Utang Luar Negeri (ULN) terhadap PDB berada di angka 29,3 persen pada triwulan II 2023 dan cadangan devisa sebesar 137,7 miliar dollar AS pada Juli 2023.

Juru Bicara Kemenko Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, meski sejumlah indikator makroekonomi menunjukkan kinerja positif, pemerintah akan tetap terus mewaspadai berbagai tantangan dan dinamika global yang akan memengaruhi pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

Terlebih, berbagai lembaga internasional memproyeksikan ekonomi global mengalami perlambatan pada 2023.

Genjot pertumbuhan ekonomi

Untuk itu, lanjut Haryo, pemerintah akan terus melakukan sejumlah upaya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Dalam hal pengendalian inflasi, pemerintah menyiapkan strategi mitigasi terhadap El Nino.

Seperti diketahui, El Nino kerap memicu inflasi karena memengaruhi stok pangan nasional. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah akan terus memantau ketersediaan dan perkembangan harga pangan. Selain itu, pemerintah juga melakukan berbagai berupaya untuk menjaga tingkat produksi pada periode panen gadu atau padi musim kemarau.

Di samping mengantisipasi El Nino, pemerintah juga akan terus menggenjot sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM). Selain pemberdayaan, pemerintah akan memprioritaskan akses peningkatan pembiayaan kepada UMKM agar kapasitasnya meningkat.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berkualitas untuk UMKM produktif. Sebagai informasi, realisasi KUR pada Januari 2023 sampai 31 Juli 2023 sebesar Rp 126,63 triliun atau 42,64 persen dari target 2023. Jumlah KUR sebanyak ini diberikan kepada 2,30 juta debitur.   

Pemerintah juga mendorong inklusivitas keuangan. Saat ini, inklusi keuangan di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang positif dan konsisten.

Aspek tingkat penggunaan produk dan layanan keuangan formal, misalnya, tercatat telah mencapai 85,1 persen pada 2022 atau meningkat sebesar 83,6 persen dari tahun sebelumnya.

Pemerintah juga terus mengupayakan perluasan akses masyarakat kepada produk dan layanan keuangan formal sehingga semakin banyak calon pelaku usaha yang menjadi bankable.

https://nasional.kompas.com/read/2023/08/26/15350021/indikator-membaik-pemerintah-terus-jaga-pertumbuhan-ekonomi-tetap-tinggi

Terkini Lainnya

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Nasional
BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Nasional
Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Nasional
Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Nasional
Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Nasional
DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

Nasional
Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Nasional
Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke