Salin Artikel

Tekan Polusi Udara, Ini Teknologi Ramah Lingkungan di PLTU yang Dioperasikan PLN IP

KOMPAS.com - Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Indonesia Power (IP) Edwin Nugraha Putra mengatakan, pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah dalam menekan polusi udara. 

Dia menjelaskan, dalam mengoperasikan pembangkit listrik, pihaknya menjunjung tinggi prinsip environmental, social, and governance (ESG) karena PLN IP memperhatikan emisi gas buang dari pembangkit. 

"Selama PLTU atau pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) beroperasi, kami selalu berupaya tekan emisinya semaksimal mungkin, serta dimonitor secara real time terhubung langsung dengan dashboard Kementerian LHK," ujarnya dalam siaran pers, Senin (21/7/2023).

Dalam hal ini, salah satu sub holding PLN itu menerapkan berbagai teknologi ramah lingkungan guna menekan emisi dari pembangkit listrik berbasis batubara.

Erwin memaparkan, operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PLN IP telah dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan termutakhir, yakni Electrostatic Precipitator (ESP) dan Continuous Emission Monitoring System (CEMS).

Teknologi itu digunakan untuk memastikan emisi gas buang dari operasional pembangkitan ditekan semaksimal mungkin. 

ESP merupakan teknologi ramah lingkungan pada PLTU yang berfungsi menangkap debu dari emisi gas buang.

Teknologi ini didesain untuk menyaring dan menangkap debu dengan ukuran sangat kecil (kurang dari 2 micrometer) hingga 99,9 persen, serta teknologi ramah lingkungan pengendali polutan lainnya (NOx dan SOx). 

Erwin menyebutkan, seluruh pembangkit PLN IP di sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekas (Jabodetabek) telah memakai teknologi ESP, yaitu PLTU Suralaya 1-7, PLTU Lontar, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Labuan, dan PLTU Suralaya 8.

"Berbagai upaya yang dilakukan PLN IP di atas berhasil memperbaiki kualitas udara ambien di sekitar lokasi pembangkit di Jakarta dan Banten,” ungkapnya. 

Dia menyebutkan, Parameter Particulate Matter (PM) 2.5 di sekitar lokasi pembangkit menunjukkan tren yang cenderung menurun dan masih di bawah Baku Mutu Ambien (BMA) yang ditetapkan pemerintah.

Perlu diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) menetapkan ambang batas baku mutu emisi pembangkit tenaga listrik sebesar 550 mg/Nm3 untuk parameter SO2 dan NOx. Lalu 100 mg/Nm3 untuk parameter partikulat pada PLTU Batubara.

Kemudian, parameter untuk PLTGU sebesar 150 mg/Nm3 untuk parameter SO2, 400 mg/Nm3 untuk parameter NOx, dan 30 mg/Nm3 untuk parameter partikulat.

Sementara itu, CEMS merupakan teknologi yang digunakan untuk memantau emisi pembangkit secara terus menerus. 

Emisi yang keluar dari cerobong dapat dipantau secara real time dan dipastikan tidak melebihi BMA yang ditetapkan Kementerian LHK. 

Di kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodetabek), seluruh pembangkit PLN IP, mulai dari PLTU Suralaya 1-7, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTGU Priok, PLTU Labuan, PLTU Lontar, dan PLTU Suralaya 8, telah dilengkapi CEMS.

"Hasil Monitoring CEMS per 15 Agustus 2023 dari parameter SO2, NOx, PM, dan Hg, pembangkit-pembangkit yang dioperasikan PLN IP berada di bawah Baku Mutu Emisi sesuai dengan ketentuan Kementerian LHK terkait Baku Mutu Emisi Pembangkit Tenaga Listrik," papar Edwin.

Dukung industri dengan energi ramah lingkungan

Lebih lanjut, PLN IP mendukung program PLN yang menyambut minat industri untuk beralih menggunakan listrik PLN. Sebab, operasional listrik menjadi lebih efisien, emisi lebih rendah, serta termonitor secara real time. 

Hingga saat ini, terdapat 12 captive power dengan daya sebesar 224 megawatt (MW) di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat (Jabar) yang telah beralih menggunakan listrik dari PLN.

"Upaya PLN IP ini dilakukan guna menurunkan emisi dari sektor industri sehingga para pelaku industri dapat lebih fokus ke bisnisnya. Sebab, PLN IP yang siapkan listriknya," terang Edwin.

Dengan keberhasilan mengendalikan emisi di seluruh pembangkit, Pembangkit PLN Indonesia Power penerima proper emas dari Kementerian LHK.

Proper emas yang merupakan penghargaan tertinggi dalam manajemen pengelolaan lingkungan dari tahun ke tahun.

Pada 2022, terdapat 15 penghargaan proper emas, di antaranya PLTU di sekitar Jakarta, yaitu PLTU Suralaya 1-7, PLTU Banten 1 Suralaya, PLTU Lontar, dan PLTU Pelabuhan Ratu.

Edwin mengatakan,pihaknya telah melakukan berbagai upaya agresif untuk menjaga lingkungan dalam operasional PLN IP. 

“Kami menargetkan program transisi energi tak hanya program semata, tetapi justru sudah lebih dulu menghasilkan energi bersih dan meminimalisir polusi udara," tuturnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/08/21/12370291/tekan-polusi-udara-ini-teknologi-ramah-lingkungan-di-pltu-yang-dioperasikan

Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke