Nasdem Jelaskan Alasan Calonkan 2 Eks Wali Kota Medan yang Pernah Tersandung Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan alasan partainya meloloskan dua mantan Wali Kota Medan yang pernah tersandung korupsi sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg).

Mantan wali kota yang dimaksud ialah Rahudman Harahap dan Abdillah. Nama mereka tercatat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR pada Pemilu 2024 yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Utara I.

Ali mengatakan, persoalan korupsi yang membelit Rahudman sudah berakhir karena Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah Agung (MA) menyatakan yang bersangkutan telah bebas.

“Ketika PK menyatakan membebaskan beliau maka putusan sebelumnya dinyatakan gugur,” ujar Ali saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Minggu (20/8/2023).

Ali mengatakan, pihaknya tetap menghargai hak politik Rahudman meskipun pernah tersandung korupsi.

Menurut Ali, hak politik tidak bisa dihalangi hanya karena kasus yang statusnya telah gugur.

“Ini tentunya kita ingin menghargai hak-hak politik orang,” tutur Ali.

Adapun Abdillah, kata Ali, memang divonis bersalah oleh Mahkamah Agung di tahap kasasi dan perkaranya telah inkracht.

Namun, yang bersangkutan telah menjalani masa hukumannya dan hak politiknya telah dipulihkan.

Karena itu, menurut dia, menjadi tidak adil ketika seseorang telah dihukum tetap dianggap bersalah atas perbuatan yang dilakukan.

“Ketika dia tidak bisa diperlakukan tidak adil. Ketika dia menjalankan hukuman,” ujar Ali.

Berdasarkan catatan Kompas.com, Rahudman tersandung perkara korupsi dua kali. Pertama, terkait dugaan korupsi tunjangan aparat desa (TAPD) dalam kapasitasnya sebagai sekretaris Daerah Kabupaten tapanuli Selatan tahun 2004-2006.

Perkara yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara itu kandas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan.

Rahudman pun dinyatakan bebas.

Adapun kasus lainnya adalah s korupsi pengalihan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI) seluas 7 hektar pada 2015 yang diduga merugikan negara Rp 185 miliar.

Ia dinyatakan bersalah di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dan kasasi di MA. Namun, Majelis PK menyatakan Rahudman bebas.

Sementara, Abdillah divonis 4 tahun penjara pada 14 Juli 2009 oleh Mahkamah Agung.