Salin Artikel

Bamsoet Sentil Menkeu di Hari Konstitusi: Anggaran Selalu Dibatasi, Mungkin Tak Masuk Skala Prioritas

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyentil Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam pidatonya di Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 MPR, Jumat (18/8/2023).

Sentilan itu berkaitan soal anggaran MPR dalam melaksanakan sosialisasi empat pilar yang dianggapnya selalu dibatasi.

Mulanya, Bamsoet menjelaskan bahwa MPR tetap mampu mengemban tugas membangun karakter bangsa melalui sosialisasi empat pilar.

"Walaupun sekali lagi, anggaran untuk itu selalu dibatas-batasi, oleh Menteri Keuangan kita," kata Bamsoet yang diiringi riuh para hadirin acara di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat.

"Yang mungkin saja, beliau menganggap itu tidak masuk dalam skala prioritas," lanjut dia.

Sentilan ini disampaikan Bamsoet di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang turut hadir dalam acara tersebut.

Bamsoet lantas memamerkan sejumlah torehan positif MPR dalam membangun karakter bangsa terhadap empat pilar, kepada Jokowi.

Adapun empat pilar yang dimaksud adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

"Bapak Presiden yang saya hormati, kajian evaluasi dan survei nasional yang dilakukan oleh MPR menunjukan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam pengenalan 4 pilar meningkat 23 persen, menjadi 32 persen pada tahun 2018," ujar Bamsoet.

"Dan kemudian tahun 2022 mencapai 43,1 persen," sambungnya.

Lebih jauh, komitmen kebangsaan masyarakat Indonesia juga disebut terus tumbuh. Hal ini, klaim Bamsoet, dapat dilihat dari pemahaman tentang Pancasila dan penghayatannya yang semakin tinggi.

"Hasil survei menyatakan lebih dari 90 persen masyarakat setuju dengan prinsip-prinsip dasar dalam setiap sila Pancasila," beber Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

Kemudian, pengamalan masyarakat terhadap Pancasila dalam praktik kehidupan sehari-hari juga mencapai di atas 90 persen.

Lalu, pondasi kebangsaan yang semakin kokoh juga ditunjukkan dengan pengenalan dan persetujuan masyarakat terhadap NKRI, yaitu 99,7 persen.

Dalam kesempatan yang sama, Bamsoet turut memuji Jokowi karena ikut berperan meningkatkan partisipasi publik akan sosialisasi empat pilar.

"Itu mungkin karena kepuasan publik terhadap presiden, presiden mereka lebih dari 80 persen," pungkas dia.

https://nasional.kompas.com/read/2023/08/18/16412721/bamsoet-sentil-menkeu-di-hari-konstitusi-anggaran-selalu-dibatasi-mungkin

Terkini Lainnya

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke