Kualitas Udara Jabodetabek Buruk, Jokowi: Jika Perlu, Kita Dorong "Work From Home"

Hal tersebut disampaikan Presiden sebagai salah satu alternatif mengatasi masalah kualitas udara di Jabodetabek yang buruk.

"Dan jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office (WFO), work from home (WFH) mungkin. Saya enggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 7-5, 2-5 atau angka yang lain," ujar Jokowi saat memberikan arahan pada rapat terbatas (ratas) yang membahas soal polusi di Jabodetabek di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan, kualitas udara di Jabodetabek selama sepekan terakhir ini sangat buruk.

Kemudian, secara khusus, Jokowi menekankan kondisi kualitas udara di DKI Jakarta pada 12 Agustus 2023 yang tidak sehat.

"Pagi ini kita rapat terkait kualitas udara di Jabodetabek, yang selama satu pekan terakhir kualitas udara di Jabodetabek sangat-sangat buruk," ujar Jokowi.

"Dan tanggal 12 Agustus 2023 yang kemarin kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat," katanya lagi.

Pertama, kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi.

Penyebab lainnya adalah pembuangan emisi dari transportasi dan aktivitas industri di wilayah Jabodetabek.

"Terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur," ujar Jokowi.

Oleh karenanya, Kepala Negara memberikan catatan penting agar diperhatikan oleh kementerian dan lembaga terkait.

Pertama, untuk penanganan polisi dalam jangka pendek harus secepatnya dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek agar lebih baik.

Presiden juga meminta agar ada rekayasa cuaca untuk memancing hujan di Jabodetabek.

"Dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi khususnya di Jabodetabek. Kemudian, memperbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran," kata Jokowi.

Kedua, untuk penanganan jangka menengah, Jokowi meminta kementerian dan lembaga terkait secara konsisten mendorong penerapan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal.

Hal tersebut menurut Jokowi didukung dengan adanya moda transportasi light rail transit (LRT) yang segera beroperasi dan moda raya terpadu (MRT) yang sudah beroperasi.

"Dan percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah," ujar Jokowi.

Ketiga, Presiden meminta agar secara jangka panjang pemerintah memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Selain itu, harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sekitar wilayah Jabodetabek.

"Dan yang terakhir mengedukasi publik yang seluas-luasnya," kata Jokowi.