PAN-Golkar Gabung Koalisi, Prabowo Dinilai Makin Pede Hadapi Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Posisi politik bakal calon presiden dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) Prabowo Subianto diperkirakan bakal semakin kokoh setelah mendapat tambahan dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar.

"Secara psikologis dukungan politik dari dua dukungan partai politik tersebut juga turut menambah rasa pede Prabowo Subianto melangkah menuju pendaftaran pasangan calon dua bulan mendatang," kata peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, dalam keterangannya pada Minggu (14/8/2023).

Bawono mengatakan, dukungan politik dari Partai Golkar dan PAN terhadap Prabowo semakin menggenapkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen yang ditetapkan undang-undang.

Selain itu, kata Bawono, dukungan Partai Golkar dan PAN terhadap Prabowo juga membuat peta koalisi pemilihan presiden menjadi semakin jelas.

"Tidak ada lagi partai politik penghuni parlemen saat ini belum melabuhkan dukungan politik mereka terhadap bakal calon presiden," ujar Bawono.

Deklarasi PAN dan Golkar yang bergabung dengan KKIR yang dihuni Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dilakukan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023).

Sebagai bukti bergabung dengan KKIR, PAN dan Golkar ikut meneken pakta kerja sama politik.

Pakta itu diteken oleh 4 ketua umum partai politik masing-masing, yakni Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, dan Airlangga Hartarto dari Golkar, serta Prabowo dari Gerindra.

Dalam kerja sama politik ini, Prabowo yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan mengatakan, masing-masing partai politik akan diberikan porsi yang sama untuk membahas nama calon pendamping Prabowo di Pilpres 2024.

Sebelum kerja sama politik ini diteken setiap ketum parpol, mulai dari Airlangga, Zulkifli Hasan, dan Muhaimin terlebih dulu menegaskan pernyataan dukungan partainya masing-masing kepada Prabowo.

Airlangga mengatakan, Prabowo adalah sosok yang tepat untuk menjemput cita-cita Indonesia menjadi negara maju dari segi ekonomi.

Zulkifli Hasan menyampaikan pandangan serupa. Ia juga menambahkan riwayat PAN yang setia mendukung Prabowo sejak Pilpres 2014.

PAN dan Golkar sebenarnya sempat bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, dengan pernyataan dukungan ini, hampir pasti KIB bubar.

Apalagi PPP juga sudah menyatakan dukungan kepada bakal capres PDI-P, Ganjar Pranowo.

Kini, pergulatan yang akan hadir di KKIR adalah soal bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Prabowo.

Sebelumnya, PAN getol mengajukan nama Menteri BUMN Erick Thohir. Sementara itu, PKB berkeras mencalonkan Muhaimin Iskandar.

Dengan bergabungnya PAN dan Golkar maka KKIR saat ini mempunyai kekuatan suara cukup besar.

Jika dilihat dari persentase masing-masing perolehan suara parpol dalam Pemilu 2019 silam, KKIR sudah meraih 42,01 persen suara di parlemen, atau 265 dari 575 kursi di legislatif.

Persentase itu sudah melampaui ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen, seperti ditetapkan dalam Pasal 222 Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menurut hasil Pemilu 2019, Gerindra mendapatkan 12,57 persen suara, PKB mendapatkan 9,69 persen suara, Golkar mendapatkan 12,31 persen suara, PAN meraih 6,24 persen suara.

KKIR juga mendapatkan dukungan dari Partai Bulang Bintang (PBB) yang mempunyai 0,79 persen perolehan suara dalam pemilu 2019 lalu.