TNI Ungkap Alasan Tak Terima KPK Tetapkan Kepala Basarnas Jadi Tersangka meski Ada UU TNI

Ia mengatakan, TNI mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Oleh karenanya, TNI yang memiliki wewenang menetapkan proses hukum kepada perwira aktif. Artinya, bukan ranah KPK.

"Jadi pada prinsipnya, TNI taat kepada hukum. Apa pun aturannya, kita ikut. Sekarang yang kita gunakan adalah aturan yang ada," kata Agung Handoko dalam program ROSI yang disiarkan Kompas TV, Kamis (3/8/2023) malam.

Agung menilai, memang sudah ada aturan yang lebih baru dan mengatur proses hukum militer, yaitu UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dalam pasal 45 beleid tersebut dinyatakan bahwa “prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”.

Artinya, prajurit yang melanggar tidak pidana umum diadili di peradilan umum. Tetapi, jika melanggar tindak pidana militer, maka diadili di peradilan militer.

Kendati begitu, Agung mengatakan, ada pasal 74 dalam UU tersebut yang perlu diperhatikan.

Pasal 74 berbunyi "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 berlaku pada saat UU tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan".

"Sekarang belum ada UU yang baru sehingga UU Peradilan Militer Nomor 31 (tahun 1997) itulah yang digunakan," ujar Agung.

Berbeda pendapat, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi menilai, belum adanya aturan baru mengenai peradilan militer bukan berarti harus menunggu dan tidak bisa diberlakukan lewat peradilan umum.

Sebab, UU KPK tegas menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan pelanggaran pidana diproses di dalam pengadilan umum.

Artinya, menurutnya, semua orang punya hak yang sama di mata hukum. Sehingga, tidak ada pengecualian antara militer aktif, pensiunan hingga warga sipil.

"Tidak berarti kita menunggu (aturan baru). Karena amanat itu sudah ada (termasuk) di Prolegnas. Jadi semangatnya harus semangat (pembaruan) ini, karena itu kita harus tarik ke atas bahwa kesetaraan di depan hukum," kata Hendardi.

"Kalau enggak begini, enggak akan selesai karena itu akan dipakai terus sebagai proteksi, impunitas kelompok tertentu di dalam hukum. Itu yang saya kira tidak fair," ujarnya lagi.

Usai pertemuan tersebut, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menyampaikan permintaan maaf kepada Panglima TNI dan menyebut soal kekhilafan jajarannya karena proses hukum perwira TNI aktif adalah kewenangan dari Puspom TNI.

"Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu ternyata tim menemukan, mengetahui adanya anggota TNI dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kekhilafan, ada kelupaan bahwasannya manakala ada melibatkan TNI, harus diserahkan kepada TNI," kata Tanak dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (28/7/2023).

Kemudian, Puspom TNI menetapkan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan bawahannya, Letkol (Adm) Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka pada 31 Juli 2023.

Afri merupakan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 25 Juli 2023.