Salin Artikel

Sodetan Ciliwung Sempat Mangkrak, Jokowi: Pembebasan Tanah Tak Diselesaikan Pemprov DKI

"Saat itu kegiatan pengeboran terhenti karena pembebasan tanahnya tidak diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta," kata Jokowi seusai meresmikan proyek sodetan Ciliwung-KBT di Jatinegara, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Jokowi tidak mengungkapkan di era gubernur siapa pembebasan lahan itu tidak dikerjakan sehingga proyeknya mangkrak.

Namun, ia menekankan bahwa rampung tidaknya proyek ini sangat bergantung pada pembebasan lahan.

"Sekarang rampung dan sudah selesai. Oleh sebab itu, saya katakan pekerjaan ini bersama-sama Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi mengklaim, rampungnya sodetan Ciliwung dapat menyelesaikan banjir di enam kelurahan.

Akan tetapi, ia menekankan bahwa sodetan Ciliwung saja tidak bisa menyelesaikan keseluruhan masalah banjir di ibu kota.

Ia mengatakan, proyek sodetan Ciliwung, bendungan Sukamahi dan Ciawi di Bogor, serta normalisasi Sungai Ciliwung hanya mengatasi 62 persen masalah banjir di Jakarta.

"Untuk penanganan banjir di Jakarta itu belum cukup. Karena kita di Jakarta tidak hanya mengurusi yang namanya Sungai Ciliwung saja," kata Jokowi.

Air dari Sungai Ciliwung nantinya akan dapat dialihkan menuju KBT melalui dua terowongan sepanjang 1,3 kilometer dengan lebar terowongan masing-masing 3,25 meter.

Peresmian sodetan Ciliwung turut dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Penjabat Gubernur DKI Jakarra Heru Budi Hartono.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/31/10483481/sodetan-ciliwung-sempat-mangkrak-jokowi-pembebasan-tanah-tak-diselesaikan

Terkini Lainnya

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke