Sindir Balik Pihak yang "Bully" soal "Petugas Partai", Megawati: Kenapa Enggak Bikin Capres Sendiri?

Megawati lantas meminta pihak-pihak tersebut untuk mengusung calon presidennya sendiri di Pilpres 2024 mendatang apabila tidak setuju dengan sebutan "petugas partai" tersebut.

Dengan kata lain, bukan hanya menunggu PDI-P mengumumkan capresnya.

"Loh, saya bilang Pak Jokowi petugas partai, ayo mau di-bully lagi. Loh yang mencalonkan saya, yang lain ikut, enak aja. Kenapa yang lain enggak bikin saja capres lain (sendiri), gitu kan fair kalau mau demokrasi. Ini kan enggak, nungguin aja gitu," kata Megawati dalam acara peresmian Kebun Raya Mangrove Surabaya di kawasan Gunung Anyar, Jawa Timur, Rabu (26/7/2023).

Megawati mengungkapkan, ia tidak pernah mengikuti partai politik manapun ketika hendak mencalonkan bakal capres.

Ia mengingatkan bahwa setiap partai politik (parpol) memiliki aturannya tersendiri. Oleh karenanya, Mega mempersilakan pihak manapun untuk bergabung dengannya, tetapi harus mematuhi aturan yang ada.

"Saya nyalonin enggak pernah ikut yang lain, kok nyalahin Bu Mega, bodo amat. Saya maunya gitu. Kalau kamu mau ikut, ya monggo ada aturannya. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Nah, itu baru namanya demokrasi," ujarnya.

Terkait sebutan "petugas partai", ia menjelaskan bahwa semua kader yang menjabat di jabatan-jabatan eksekutif dan legislatif memang merupakan petugas partai.

Sebab, menurutnya, semua orang bisa maju bila didukung oleh partai politik.

"Ya kalau kamu mau ngikut kita, ikut aja kamu bilang ini kader. Nanti memangnya kalau bukan kader gitu, orang juga lalu bilang gini, misalnya Pak Eri, mana bisa dia jadi walikota kalau tidak didukung oleh partai," kata Megawati.

Lebih lanjut, Megawati menjelaskan soal aturan perundangan serta substansi partai politik. Dalam aturan sudah jelas, seorang capres bisa diusung oleh satu partai maupun beberapa partai.

Dalam pandangannya, cercaan yang selama ini ada terhadap sebutan petugas partai karena ketidakmengertian akan sistem politik dan substansi partai politik itu sendiri.

“(Kalau partai tak boleh menugaskan kader) Untuk apa ada partai dong? Ya sudah saja (bikin saja sistem) kita satu arah, semua sama, enggak boleh ada kader (partai), (sehingga) enggak boleh ada petugas (partai). Jadi ada (dibuat) aturan pemerintah RI mesti begini (seragam),” kata Megawati.