Saat 5 Nyawa Melayang dan Ratusan Terluka akibat Kerusuhan 27 Juli 1996...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang kini dikenal sebagai peristiwa Kudatuli menjadi sejarah kelam perpolitikan Indonesia.

Bagaimana tidak, sedikitnya 5 orang tewas, 149 luka, dan 23 orang dilaporkan hilang akibat peristiwa berdarah di kawasan kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat itu. Demikian dilaporkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 12 Oktober 1996.

Komnas HAM mencatat, kelima korban tewas adalah Asmayadi Soleh dan Slamet yang meninggal akibat kekerasan benda tumpul, lalu, Suganda Siagian karena luka bakar, Uju bin Asep diduga karena sakit jantung, dan Sariwan karena kena tembakan.

Penyebab kematian lima orang tersebut berdasarkan hasil visum dan keterangan dokter.

"Laporan ini juga disampaikan kepada pemerintah. Tidak tertutup kemungkinan angka korban yang meninggal dalam kaitan peristiwa itu bertambah," kata Ketua Komnas HAM saat itu, Munawir Sjadzali, dikutip dari Harian Kompas edisi 13 Oktober 1996.

Menurut temuan Komnas HAM, sebanyak 149 korban luka-luka berasal dari kalangan sipil dan militer.

Adapun 23 orang dinyatakan hilang hingga 10 Oktober 1996. Pengertian hilang diartikan bagi mereka yang belum pulang ke alamat asal, belum dapat dihubungi, dalam perjalanan dan/atau kemungkinan meninggal.

Selain korban jiwa dan luka, peristiwa Kudatuli juga menyebabkan kerugian materiil hingga Rp 100 miliar. Pemerintah DKI Jakarta saat itu mencatat, kerugian tersebut meliputi harta benda yang hilang, termasuk milik pedagang kecil, di sekitar lokasi kerusuhan.

Campur tangan

Menurut Komnas HAM, kerusuhan 27 Juli 1996 tidak terlepas dari konflik internal PDI yang menjadi terbuka karena campur tangan faktor eksternal.

Kejadian itu melibatkan tiga unsur, yakni unsur pihak-pihak yang bertikai yang terdiri kelompok DPP PDI Kongres Medan pimpinan Soerjadi dan Kelompok DPP PDI Munas 1993 pimpinan Megawati Soekarnoputri. Lalu, unsur pemerintah, termasuk aparat keamanan, dan unsur masyarakat.

“Peristiwa pengambilalihan gedung Sekretariat DPP PDI di Jl. Diponegoro 58, Jakarta Pusat tanggal 27 Juli 1996 adalah tindakan yang disertai kekerasan oleh DPP PDI Kongres Medan dan kelompok pendukungnya, yang dilakukan bersama-sama dengan aparat keamanan,” demikian temuan Komnas HAM.

“Hal ini merupakan peristiwa lanjutan dari urutan kejadian-kejadian sebelumnya yang bertalian dengan penciptaan konflik terbuka dalam tubuh PDI di dalam mana pemerintah/aparatur telah melibatkan diri secara berlebihan dan berpihak serta di luar proporsi fungsinya sebagai pembina politik dan aparat keamanan,” bunyi temuan Komnas HAM lagi.

Disebutkan Komnas HAM, pecahnya kerusuhan yang lantas menjalar di sekitar Jalan Diponegoro, Proklamasi, Salemba, Matraman, Kramat Raya, dan Senen itu disebut terpengaruh oleh efek penggunaan kekerasan dari peristiwa pengambilalihan gedung DPP PDI.

Pelanggaran HAM

Komnas HAM menilai, dalam peristiwa tersebut telah terjadi enam wujud pelanggaran HAM oleh berbagai pihak. Pertama, pelanggaran asas kebebasan berkumpul dan berserikat (freedom of assembly and association).

Lalu, pelanggaran asas kebebasan dari rasa takut (freedom from fear), pelanggaran asas kebebasan dari perlakuan keji dan tidak manusiawi (freedom from cruel and in human treatment) dan pelanggaran perlindungan terhadap jiwa manusia (right to security of person). Juga pelanggaran asas perlindungan atas harta benda (right to property).

Di balik pelanggaran itu, menurut Komnas HAM, terdapat tanggung jawab politik. Kedua belah pihak yang bertikai disebut harus dimintai pertanggungjawaban hukum sepadan atas tindakan mereka.

Rekomendasi

Dalam rekomendasinya, Komnas HAM menegaskan, penyelesaian masalah internal organisasi politik maupun ormas harus dilakukan sesuai AD/ART organisasi tersebut, namun dengan beberapa pedoman, yaitu:

Komnas merekomendasikan pemerintah melalui aparat berwenang untuk mencari keberadaan orang-orang yang hilang, dan yang masih perlu diteliti tentang kemungkinan orang yang meninggal, dengan tidak menutup kemungkinan mengikutsertakan Palang Merah Indonesia.

Duduk perkara

Jauh sebelum peristiwa Kudatuli terjadi, Megawati Soekarnoputri bergabung dengan PDI pada 1987. Saat itu, partai tersebut dipimpin oleh Soerjadi.

Rupanya, kehadiran Megawati berhasil mendongkrak elektabilitas PDI. Popularitas putri Soekarno itu pun terus memelesat. Ini membuat Soerjadi merasa terancam dan ketar-ketir.

Diberitakan Harian Kompas edisi 23 Juli 1993, tiga tahun sebelum peristiwa Kudatuli, Soerjadi kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDI. Namun, jalan Soerjadi untuk kembali duduk di tahta tertinggi partai tersendat lantaran dia diterpa isu penculikan kader.

Megawati berhasil merebut kursi pimpinan partai dari Soerjadi. Terpilihnya Megawati itu dikukuhkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar di Jakarta pada 22 Desember 1993.

Putri Proklamator tersebut pun resmi menjabat Ketua Umum PDI periode 1993-1998. Namun, baru 3 tahun berjalan, PDI menggelar Kongres di Medan.

Lewat kongres yang digelar 22 Juni 1996 itu, Soerjadi dinyatakan sebagai ketua umum PDI masa jabatan 1996-1998. Dari situlah, lahir dualisme kepemimpinan, menghadapkan Megawati dengan Soerjadi.

Sementara, pemerintah saat itu hanya mengakui DPP PDI hasil Kongres Medan pimpinan Soerjadi. Walhasil, hasil Munas Jakarta tak dianggap. Kepemimpinan Megawati tidak diakui.

Atas dinamika ini, tensi politik seketika meninggi. Dukungan untuk Megawati mengalir, utamanya dari aktivis dan mahasiswa yang menentang rezim Orde Baru pimpinan Soeharto.

Jelang akhir Juli 2022, isu perebutan DPP PDI menguat. PDI kubu Mega pun menjaga kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, siang dan malam.

Akhirnya, tiba pada tragedi kelam 27 Juli 1996. Terjadi bentrok antara massa pendukung Megawati dan Soerjadi di kantor DPP PDI di Menteng, Jakarta Pusat.

Massa pendukung Soerjadi melempari kantor DPP PDI dengan batu dan paving block. Sebaliknya, pendukung Mega membalas dengan melempar benda seadanya di sekitar halaman kantor.

Kerusuhan ini meluas di sekitar kantor DPP PDI-P hingga berujung pada aksi pembakaran sejumlah gedung dan kendaraan. Peristiwa itulah yang lantas dikenal sebagai Kudatuli atau Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli.