Salin Artikel

Disebut Kabur dari KIB oleh Golkar, PPP: Bangun Kerja Sama Politik Perintah Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi tak ambil pusing partainya disebut Partai Golkar kabur dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), usai mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (bacapres).

Ia mengingatkan bahwa membangun koalisi atau kerja sama politik merupakan hak partai politik yang dijamin oleh Konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Satu hal ya yang harus juga kita ketahui, membangun kerja sama antar partai politik, ya, atau koalisi, adalah perintah dari konstitusi. (Pasal) 6A ayat 2 jelas di sana. Jadi bukan hanya dilindungi oleh Undang Undang Dasar 45, tapi juga perintah," kata Arwani dalam acara Satu Meja The Forum yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (12/7/2023) malam.

Dalam hal ini, pasal yang dimaksud menyebutkan bahwa pasangan capres dan cawapres diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.

Selain perintah konstitusi, soal membangun koalisi juga melihat pentingnya kesamaan gagasan atau visi yang dibawa partai partai politik.

Jika gagasan dan visi partai politik itu menemui kesepahaman, maka koalisi bisa terbentuk.

"Yang ketiga, tentu ada sejarah, ada perjalanan-perjalanan yang menguatkan antara kekuatan dua partai itu sehingga bisa menyatu," imbuh dia.

Namun, Arwani tak memerinci apa saja kesamaan sejarah yang dimiliki PPP dan PDI-P.

Ia hanya menyampaikan bahwa ketiga hal tersebut tentu menjadi pertimbangan PPP dalam menentukan arah kerja sama politik atau koalisi.

"Dengan segala pencermatan, dengan segala perhitungan memutuskan untuk melakukan kerja sama politik dengan PDI Perjuangan, tentu itu didasari tadi tiga hal tadi," ujarnya.

"Tidak ada misalnya saling meninggalkan. Jadi kalau sudah perintah konstitusi, maka, menang kalah saya kira itu bagian komitmen pengabdian kita kepada bangsa dan negara," tambah dia.

Adapun Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia tidak menampik, KIB mulai merugi setelah PPP kabur. Hal itu disampaikan Doli dalam forum yang sama.

Mulanya, forum yang dihadiri para elite partai politik di koalisi pemerintahan itu membicarakan soal untung-rugi koalisi.

Doli mengatakan, Golkar membangun koalisi bersama PAN dan PPP jauh-jauh hari bukan hanya untuk berpikir menang dalam Pemilu 2024.

"Kami bertemu dengan PAN dan PPP membicarakan apa yang kami bangun narasi tentang Indonesia ke depan," kata Doli.

"Kami sambil menunjukkan kalau pembicaran pilpres ini jauh-jauh hari sebelum hari H pendaftaran, kami sudah bisa berdialektika dengan sesama partai maupun masyarakat," ucap dia.

Namun, pada akhirnya, sebut Doli, KIB sudah mulai menunjukkan kerugian.

Sebab, PPP mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang mana kader PDI-P, untuk menjadi bakal calon presiden 2024.

"Pada akhirnya kalau bicara tentang untung rugi, sekarang sudah mulai agak rugi-rugi karena PPP sudah mulai kabur," kata Doli yang disambut tawa elite politik lainnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/13/05400061/disebut-kabur-dari-kib-oleh-golkar-ppp--bangun-kerja-sama-politik-perintah

Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke