JAKARTA, KOMPAS.com - Polri disarankan membuat permanen satuan yang khusus mengawasi praktik pengaturan skor atau antimafia sepakbola lantaran delik itu sudah dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, satuan tugas (Satgas) Antimafia Bola dibentuk secara temporer buat menyesuaikan kebutuhan.
Terutama, lanjut Fickar, ketika isu mafia bola kembali disorot kemudian Satgas itu dibentuk. Akan tetapi, lanjut dia, jika Polri membuat satuan khusus yang terintegrasi buat mengurus mafia sepak bola maka hal itu dianggap lebih baik.
"Jika dirasakan memang menjadi kebutuhan tidak ada salahnya dipermanenkan menjadi satu divisi tertentu," kata Fickar saat dihubungi pada Senin (10/7/2023).
Fickar mengatakan, keberadaan penyidik yang khusus didedikasikan buat mengusut dugaan pengaturan skor sebaiknya juga diperluas ke cabang olahraga lainnya. Sebab KUHP sudah memasukkan sanksi pidana atas praktik pengaturan skor atau match-fixing.
"Mafia itu ada di segala bidang kehidupan, karena itu termasuk juga dalam tindak pidana ini menjadi umum, tidak bersifat khusus pada pertandingan bola dan itu sudah diakomodir dalam pasal pidana," ucap Fickar.
"Mengaktifkan kembali Satgas Antimafia Bola untuk mengawal kompetisi sepak bola yang fair dan berkualitas," Listyo saat berpidato di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Bhayangkara di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (1/7/2023).
Satgas itu pertama kali dibentuk pada 2018. Landasan hukumnya adalah Surat Perintah Kapolri Nomor 3678 Tanggal 12 Desember 2018.
Dalam jumpa pers di Mabes Polri pada 26 Juni lalu, Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan, polisi sudah mengantongi data-data tentang praktik kecurangan dalam kompetisi sepak bola nasional.
Temuan Polri, kata Erick, didukung dengan data-data dari Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA) terkait pengaturan skor.
Menurut pernyataan Erick Thohir, FIFA memang sudah menurunkan tim ke Indonesia sejak beberapa bulan lalu hingga menemukan indikasi kecurangan berupa pengaturan skor atau match-fixing.
"Data-data sudah ada di Pak Kapolri dan juga data-data FIFA pun berindikasi kepada situ," kata Erick Thohir kepada awak media.
"Jadi, ada data-data FIFA karena memang FIFA menurunkan tim secara serius sejak beberapa bulan yang lalu dan tentu hal-hal ini menjadi bukti konkret," ujar Erick Thohir.
https://nasional.kompas.com/read/2023/07/10/21464791/satgas-antimafia-bola-polri-perlu-dibuat-permanen