Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Dinilai Rawan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar otonomi daerah (otda) Djohermansyah Djohan menilai, rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dari 6 tahun menjadi 9 tahun rawan menimbulkan penyimpangan.

Bahkan, menurut dia, potensi korupsi semakin terbuka lebar jika kepala desa diberi kekuasaan untuk kurun waktu yang lama.

“Menyebabkan tata kelola governance dengan uang yang besar itu akan tidak efisien dan efektif, bahkan berpotensi ke penyimpangan, korupsilah,” kata Djohan kepada Kompas.com, Rabu (5/7/2023).

Djohan berpandangan, rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun bertentangan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi.

Seharusnya, sebagai negara demokratis, masa jabatan para pemimpin, termasuk di level daerah, dibatasi agar tak terlalu lama. Apalagi, saat ini Indonesia sudah memasuki era Reformasi.

Namun, faktanya, ketika mayoritas pemimpin seperti presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati, dan wali kota masa jabatannya di kisaran 5 tahun, kepala desa yang lingkup kerjanya lebih sederhana justru dapat menjabat hingga 9 tahun.

“Kita 6 tahun masa jabatan katakan sudah melampaui, sekarang dibuat jadi 9 tahun. Itu lama berkuasa besar, potensi penyimpangannya juga besar,” ujar Djohan.

Situasi itu diperumit dengan minimnya kompetensi kepala desa dalam mengelola administrasi daerah. Hal ini sulit dihindari lantaran kepala desa merupakan jabatan politis yang ditentukan oleh rakyat.

Demikian pula dengan perangkat desa, umumnya adalah orang-orang yang sebelumnya turut mensukseskan kepala desa dalam pemilihan, tapi miskin pengetahuan pengelolaan pemerintahan.

“Jadi kompetensi kemampuan administratif boleh dikatakan lemah. Padahal ini menyangkut tata kelola. Jadi kekuasaan yang lama, 9 tahun, miskin kompetensi,” ucap Djohan.

Menurut Djohan, penambahan masa jabatan kepala desa tak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Setidaknya, langkah itu harus didahului dengan pembenahan di internal pemerintahan desa.

Sebab, jika sekdes dipilih dari orang dekat kades, kepala desa lebih berpotensi sewenang-wenang, utamanya dalam penggunaan anggaran. Di sisi lain, sekdes tak bisa menolak perintah kades karena takut dicopot dari jabatan.

“Jadi satu PNS menjaga administrasi desa dan administrasi keuangan desa, termasuk mengelola dana desa. Jadi tidak bisa seenaknya, ugal-ugalan kepala desa,” kata Djohan.

Hal lain yang harus dibenahi, lanjut Djohan, pengawasan terhadap kepala desa dan perangkatnya.

Seharusnya, pengelolaan pemerintahan desa diawasi oleh inspektorat di pemerintah kecamatan dan kabupaten. Namun, fungsi itu umumnya tak berjalan maksimal karena beban inspektorat yang begitu besar dalam mengawasi lembaga-lembaga pemerintahan lainnya.

Sementara, Djohan menyebutkan, Badan Permusyawaratn Desa (BPD) yang mestinya bisa menjadi pengawas jalannya pemerintah desa justru dikooptasi oleh pemerintahan desa itu sendiri.

“Jadi, saran saya, kalau mau ngasih uang besar, masa jabatan panjang, perkuat piranti-piranti pemerintahan. Satu lagi juga harus ada civil society yang mengawasi sebagai watch dog,” tutur mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu.

Sebelumnya, rapat panitia kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati masuknya 19 poin perubahan dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa). Salah satu poin revisi UU itu yakni penambahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

“Perubahan Pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun, paling banyak dua kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut,” demikian salah satu poin revisi UU Desa sebagaimana yang dibacakan dalam rapat Panja di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/7/2023).

Bersamaan dengan itu, Baleg juga mengusulkan perubahan besaran dana desa dari Rp 1 miliar menjadi Rp 2 miliar per desa setiap tahun lewat revisi UU Desa.

Awalnya, tim ahli Baleg mengusulkan agar besaran dana desa diubah dari 10 persen menjadi 15 persen bersumber dari dana transfer daerah. Namun, Baleg memandang alokasi dana desa menggunakan persentase tidak adil karena ada daerah yang dana transfernya besar dan kecil.

“Jadi lebih bagus kayak sekarang kan Rp 1 miliar satu desa. Nah kita naikkan sekarang menjadi Rp 2 miliar per desa ya, minimal ya," kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas dalam rapat.