Salin Artikel

Mengenang Aksi 2 F-16 TNI AU Sergap 5 F-18 US Navy di Langit Bawean

Peristiwa ini merujuk pelanggaran wilayah udara nasional Indonesia oleh lima pesawat tempur F-18 Hornet United States Navy atau Angkatan Laut Amerika Serikat di atas Pulau Bawean, Jawa Timur.

Kelima F-18 Hornet awalnya dipergoki oleh sebuah pesawat penumpang yang langsung melaporkan ke menara Surabaya dan Jakarta.

Laporan ini direspons dengan pengerahan dua jet tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara.

Dua jet menyergap dan berhasil menjalin komunikasi agar kelima jet asing ini keluar dari wilayah udara nasional Indonesia.

Lantas seperti apa peristiwa Bawean ini terjadi? Berikut ulasannya:

Laporan sasaran itu diterima oleh Pos Sektor (Posek) II dan dimonitor di Pusat Operasi Pertahanan Udara Nasional (Popunas).

Selanjutnya, Posek II memerintahkan MCC Ngurah Rai dan MCC Juanda memonitor track lasa tersebut serta meminta konfirmasi tentang security clearance (SC) kepada Popunas.

Popunas menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan kepada seluruh SC yang diterima Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas).

Asumsi sementara sesuai dengan flight approval nomor DDS: 819/UD/VI/2003 11/VI/03 bahwa lasa yang diterima adalah lima pesawat F-5 RSAF yang melaksanakan penerbangan Paya Lebar-Darwin-Amberley- Darwin-Paya Lebar.

Laporan sasaran yang diasumsikan sebagai flight RSAF tersebut tetap dimonitor. Dari hasil pengamatan selama satu jam ditemukan ketidaknormalan manuver dari pesawat.

Pukul 14.00-15.00, Popunas dan Posek II melakukan analisis singkat terhadap kegiatan penerbangan yang tidak mengadakan kontak radio sama sekali dengan Air Traffic Controller (ATC) Soekarno-Hatta, Cengkareng, maupun Bali.

Oleh karena itu, kemudian diputuskan untuk mengidentifikasi dengan menggunakan dua pesawat F-16 TNI AU yang siaga di Pangkalan Udara (Lanud) Iswahyudi, Magetan, Jawa Timur.

Dua F-16 ini yakni Falcon 1 TS-1603 dengan kru Kapten Ian/Kapten Fajar dan Falcon 2 TS-1602 dengan kru Kapten Tonny/Kapten Satriyo.

Pada pukul 17.25, Falcon 1 terlibat manuver jarak dekat dengan dua F-18 Hornet karena mereka mengambil posisi menyerang dan posisi Falcon 1 terancam.

Falcon 2 mengambil posisi sebagai support fighter. Falcon 1 melihat satu kapal fregat Angkatan Laut (AL) AS berlayar ke arah timur. Falcon 2 kemudian melaksanakan rocking the wing untuk menyatakan bahwa Falcon 1 tidak mengancam.

Berikutnya, Falcon 1 dapat berkomunikasi dengan Hornet di UHF 243.0 (guard freq). Hornet memberi informasi bahwa mereka dari AL AS yang terdiri dari beberapa kapal perang.

Mereka membawa pesawat dan mengklaim sudah memiliki izin lintas. Falcon 1 menyatakan sedang berpatroli dan hanya untuk mengidentifikasi. Setelah berkomunikasi, Hornet pergi menjauh dan tidak mengancam lagi.

Tak berkontak

Adapun lima F-18 Hornet ini berasal dari satu kapal induk yang sedang berkonvoi dengan sejumlah kapal perang di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Panglima Kohanudnas kala itu, Marsekal Muda Wresniwiro mengungkapkan, innocent visit di ALKI itu hanya untuk kapal laut.

"Sebelumnya mereka belum melakukan kontak. Setelah kami datang dengan dua pesawat F-16 meng-intercept dan mengidentifikasi, mereka baru melakukan kontak ke Surabaya," kata Wresniwiro.

Protes keras

Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menyampaikan nota protes kepada Pemerintah Amerika Serikat.

Pemerintah Indonesia menyatakan keberatan atas manuver yang dilakukan oleh pesawat tempur AS di utara Pulau Bawean.

Nota protes tersebut meminta Pemerintah AS menghargai dan menghormati kedaulatan wilayah Indonesia yang telah dikuatkan oleh Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982.

"Kita ini tidak selemah yang mereka (AS) duga. Kita memang tidak ingin membuat hubungan kedua negara menjadi buruk, tetapi kita juga tidak ingin mereka tidak mengakui kedaulatan kita," ujar Menteri Kehakiman dan HAM (Menkeh dan HAM) Yusril Ihza Mahendra dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (8/7/2003), dikutip dari Harian Kompas edisi 9 Juli 2003.

Yusril mengatakan, pada prinsipnya Pemerintah Indonesia tidak ingin membuat hubungan Indonesia-AS menjadi buruk.

Namun, Pemerintah Indonesia perlu menegaskan kepada Pemerintah AS agar tidak begitu saja masuk ke wilayah Indonesia. Untuk itu, Pemerintah Indonesia melayangkan nota protes yang menyatakan keberatan.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/03/15541601/mengenang-aksi-2-f-16-tni-au-sergap-5-f-18-us-navy-di-langit-bawean

Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke