Salin Artikel

Soal Ganjar Telepon Pj Gubernur dan Sekda DKI, Demokrat: Semestinya Ada Etika Birokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyinggung soal etika birokrasi terkait bakal calon presiden (bacapres) PDI-P Ganjar Pranowo yang menghubungi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono di sela-sela kunjungannya di Jakarta, beberapa waktu lalu. Adapun kapasitas Ganjar dalam kunjungan tersebut sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Menurut Herman, mungkin saja Ganjar secara peraturan perundang-undangan tidak melanggar. Namun, secara etika tindakannya perlu dipertanyakan.

"Ada etika. Nah, apakah ini masuk perilaku yang menabrak etika? Saya kira ya semestinya ada etika birokrasi," kata Herman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Herman mengatakan, etika ini wajib dipahami dan ditaati oleh setiap kepala daerah terkait wilayah kerja masing-masing. Dia menerangkan, setiap kepala daerah wajib saling menghormati pada wilayah kerjanya masing-masing.

"Gubernur yang satu tidak bisa mengkritik gubernur yang lain, karena apa? Karena ini ada mekanisme dan tata cara birokrasi di dalam menetapkan indikator-indikator keberhasilan kinerja di provinsi," tutur Herman.

Ia menambahkan, apa yang dilakukan Ganjar hendaknya menjadi evaluasi ke depan bagi Gubernur Jawa Tengah itu.

Pasalnya, kritik atau masukan yang disampaikan Ganjar seolah-olah mengarah kepada Heru Budi, yang mana semestinya hal itu menjadi etika birokrasi masing-masing kepala daerah.

"Nah, semestinya kalaupun ada temuan-temuan ya sifatnya pribadi saja komunikasi, itu juga tidak menyela," ujarnya.

"Tapi kalau kemudian terekspose kepada publik dan bahkan ketika birokrasinya ditabrak, saya kira ini juga semestinya menjadi evaluasi masing-masing dirinya gitu ya," tambah anggota DPR Komisi VI ini.

Diberitakan sebelumnya, Ganjar Pranowo mengakui mendapat kritik dari warganet soal dirinya yang menelepon Heru Budi Hartono dan Sekda DKI Joko Agus Setyono saat tengah blusukan di Pasar Anyar Bahari, Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (24/6/2023).

Seperti diketahui, Ganjar menelepon Heru dan Joko untuk menyampaikan sejumlah keluhan yang sebelumnya disampaikan para pedagang kepada dirinya. Namun, apa yang dilakukan Ganjar dinilai tidak tepat sehingga warganet mengkritiknya.

Ganjar dianggap melampaui kewenangannya yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, bukan Presiden RI.

Sementara itu, Ganjar mengaku bingung dirinya di-bully setelah menyambungkan keluhan pedagang pasar ke pimpinan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

"Karena kemarin saya datang ke salah satu pasar saya telepon Pak (Pj) Gubernur DKI, saya telepon Pak Sekda DKI yang kebetulan dua-duanya saya kenal, terus di-upload, kok di-bully ya?" ujar Ganjar di Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu. Jakarta Selatan, Minggu (25/6/2023).

Menurut Ganjar, dalam blusukan itu ia mendengar keluhan mengenai pelayanan publik seperti biasanya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/26/16134331/soal-ganjar-telepon-pj-gubernur-dan-sekda-dki-demokrat-semestinya-ada-etika

Terkini Lainnya

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke