Salin Artikel

Soal Ganjar Telepon Pj Gubernur dan Sekda DKI, Demokrat: Semestinya Ada Etika Birokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyinggung soal etika birokrasi terkait bakal calon presiden (bacapres) PDI-P Ganjar Pranowo yang menghubungi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono di sela-sela kunjungannya di Jakarta, beberapa waktu lalu. Adapun kapasitas Ganjar dalam kunjungan tersebut sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Menurut Herman, mungkin saja Ganjar secara peraturan perundang-undangan tidak melanggar. Namun, secara etika tindakannya perlu dipertanyakan.

"Ada etika. Nah, apakah ini masuk perilaku yang menabrak etika? Saya kira ya semestinya ada etika birokrasi," kata Herman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Herman mengatakan, etika ini wajib dipahami dan ditaati oleh setiap kepala daerah terkait wilayah kerja masing-masing. Dia menerangkan, setiap kepala daerah wajib saling menghormati pada wilayah kerjanya masing-masing.

"Gubernur yang satu tidak bisa mengkritik gubernur yang lain, karena apa? Karena ini ada mekanisme dan tata cara birokrasi di dalam menetapkan indikator-indikator keberhasilan kinerja di provinsi," tutur Herman.

Ia menambahkan, apa yang dilakukan Ganjar hendaknya menjadi evaluasi ke depan bagi Gubernur Jawa Tengah itu.

Pasalnya, kritik atau masukan yang disampaikan Ganjar seolah-olah mengarah kepada Heru Budi, yang mana semestinya hal itu menjadi etika birokrasi masing-masing kepala daerah.

"Nah, semestinya kalaupun ada temuan-temuan ya sifatnya pribadi saja komunikasi, itu juga tidak menyela," ujarnya.

"Tapi kalau kemudian terekspose kepada publik dan bahkan ketika birokrasinya ditabrak, saya kira ini juga semestinya menjadi evaluasi masing-masing dirinya gitu ya," tambah anggota DPR Komisi VI ini.

Diberitakan sebelumnya, Ganjar Pranowo mengakui mendapat kritik dari warganet soal dirinya yang menelepon Heru Budi Hartono dan Sekda DKI Joko Agus Setyono saat tengah blusukan di Pasar Anyar Bahari, Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (24/6/2023).

Seperti diketahui, Ganjar menelepon Heru dan Joko untuk menyampaikan sejumlah keluhan yang sebelumnya disampaikan para pedagang kepada dirinya. Namun, apa yang dilakukan Ganjar dinilai tidak tepat sehingga warganet mengkritiknya.

Ganjar dianggap melampaui kewenangannya yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, bukan Presiden RI.

Sementara itu, Ganjar mengaku bingung dirinya di-bully setelah menyambungkan keluhan pedagang pasar ke pimpinan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

"Karena kemarin saya datang ke salah satu pasar saya telepon Pak (Pj) Gubernur DKI, saya telepon Pak Sekda DKI yang kebetulan dua-duanya saya kenal, terus di-upload, kok di-bully ya?" ujar Ganjar di Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu. Jakarta Selatan, Minggu (25/6/2023).

Menurut Ganjar, dalam blusukan itu ia mendengar keluhan mengenai pelayanan publik seperti biasanya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/26/16134331/soal-ganjar-telepon-pj-gubernur-dan-sekda-dki-demokrat-semestinya-ada-etika

Terkini Lainnya

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke