Soal Ganjar Telepon Pj Gubernur dan Sekda DKI, Demokrat: Semestinya Ada Etika Birokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyinggung soal etika birokrasi terkait bakal calon presiden (bacapres) PDI-P Ganjar Pranowo yang menghubungi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono di sela-sela kunjungannya di Jakarta, beberapa waktu lalu. Adapun kapasitas Ganjar dalam kunjungan tersebut sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Menurut Herman, mungkin saja Ganjar secara peraturan perundang-undangan tidak melanggar. Namun, secara etika tindakannya perlu dipertanyakan.

"Ada etika. Nah, apakah ini masuk perilaku yang menabrak etika? Saya kira ya semestinya ada etika birokrasi," kata Herman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Herman mengatakan, etika ini wajib dipahami dan ditaati oleh setiap kepala daerah terkait wilayah kerja masing-masing. Dia menerangkan, setiap kepala daerah wajib saling menghormati pada wilayah kerjanya masing-masing.

"Gubernur yang satu tidak bisa mengkritik gubernur yang lain, karena apa? Karena ini ada mekanisme dan tata cara birokrasi di dalam menetapkan indikator-indikator keberhasilan kinerja di provinsi," tutur Herman.

Ia menambahkan, apa yang dilakukan Ganjar hendaknya menjadi evaluasi ke depan bagi Gubernur Jawa Tengah itu.

Pasalnya, kritik atau masukan yang disampaikan Ganjar seolah-olah mengarah kepada Heru Budi, yang mana semestinya hal itu menjadi etika birokrasi masing-masing kepala daerah.

"Nah, semestinya kalaupun ada temuan-temuan ya sifatnya pribadi saja komunikasi, itu juga tidak menyela," ujarnya.

"Tapi kalau kemudian terekspose kepada publik dan bahkan ketika birokrasinya ditabrak, saya kira ini juga semestinya menjadi evaluasi masing-masing dirinya gitu ya," tambah anggota DPR Komisi VI ini.

Diberitakan sebelumnya, Ganjar Pranowo mengakui mendapat kritik dari warganet soal dirinya yang menelepon Heru Budi Hartono dan Sekda DKI Joko Agus Setyono saat tengah blusukan di Pasar Anyar Bahari, Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (24/6/2023).

Seperti diketahui, Ganjar menelepon Heru dan Joko untuk menyampaikan sejumlah keluhan yang sebelumnya disampaikan para pedagang kepada dirinya. Namun, apa yang dilakukan Ganjar dinilai tidak tepat sehingga warganet mengkritiknya.

Ganjar dianggap melampaui kewenangannya yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, bukan Presiden RI.

Sementara itu, Ganjar mengaku bingung dirinya di-bully setelah menyambungkan keluhan pedagang pasar ke pimpinan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

"Karena kemarin saya datang ke salah satu pasar saya telepon Pak (Pj) Gubernur DKI, saya telepon Pak Sekda DKI yang kebetulan dua-duanya saya kenal, terus di-upload, kok di-bully ya?" ujar Ganjar di Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu. Jakarta Selatan, Minggu (25/6/2023).

Menurut Ganjar, dalam blusukan itu ia mendengar keluhan mengenai pelayanan publik seperti biasanya.