Salin Artikel

Kemendagri: Angka Kemiskinan DKI Jakarta Turun meskipun Sedikit

Salah satunya, penurunan angka kemiskinan meskipun persentasenya sedikit.

"Angka kemiskinan juga menurun meskipun sedikit, yakni dari 4,69 persen pada tahun 2020 menjadi 4,61 persen pada tahun 2022," ujar Suhajar dilansir siaran pers Kemendagri, Kamis (22/6/2023).

Kemudian, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta naik dari 3,56 persen pada 2021 menjadi 5,24 persen pada 2022.

Kenaikan itu terjadi setelah Jakarta pernah menjadi daerah dengan jumlah pasien Covid-19 tertinggi dan paling parah di Indonesia.

"Selain itu, realisasi investasi Jakarta juga termasuk yang tertinggi di Indonesia dan meningkat signifikan dibandingkan periode pandemi Covid-19 atau pada 2020," ujar Suhajar.

"Jakarta menyumbang 17 persen perekonomian nasional, kinerja positif ekonomi Jakarta tentu akan mampu menguatkan perekonomian nasional," kata dia.

Kemudian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta tercatat paling tinggi di Indonesia dan meningkat setiap tahunnya dari 80,77 pada tahun 2020 menjadi 81,65 pada tahun 2022.

Oleh karena itu, Suhajar berpesan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, dan semua stakeholders di Jakarta mampu mempertahankan capaian kinerja positif tersebut.

"Bahkan terus meningkatkannya ke depannya,” kata dia.

Suhajar juga menyampaikan, Provinsi DKI Jakarta paling tepat berubah sebagai pusat bisnis.

Hal itu disampaikannya berdasarkan pengalaman berbagai negara serta sejarah perkembangan Jakarta.

"Belajar dari pengalaman berbagai negara serta sejarah perkembangan Jakarta, maka Provinsi Jakarta adalah paling tepat berubah menjadi pusat bisnis yang bukan saja nasional, melainkan global," tutur Suhajar.

"Untuk menjadi pusat bisnis tersebut, Jakarta harus mampu merumuskan identitas baru kota Jakarta," kata dia.

Selain itu, Jakarta dinilai perlu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, menjadikan Jakarta sebagai inkubasi bisnis berbasis jasa dan teknologi, serta menetapkan strategi agar Jakarta tetap menarik bagi investasi baik dalam maupun luar negeri.

Menurut Suhajar, berbagai catatan penelitian telah membuktikan bahwa investasi di sektor jasa dan ekonomi kreatif yang berbasis budaya memberi dampak ekonomi lebih besar daripada investasi di sektor sumber daya alam dan industri manufaktur.

"Oleh karena itu karakteristik Jakarta dalam memilih jenis investasi juga harus diarahkan pada sektor-sektor tersebut,” ujar dia.

Dia menyampaikan, Jakarta perlu menyesuaikan diri sehingga memberi arah yang jelas bagi perjalanannya di masa depan sebagai kota pusat bisnis regional bahkan global.

Sebab, kota-kota dunia yang menjadi pusat bisnis regional dan global memelihara nilai-nilai keterbukaan dan keberagaman.

"Yang bukan saja memperkuat nilai-nilai lokal yang harus dipertahankan dan dipelihara, melainkan juga kompatibel dengan nilai-nilai peradaban dunia yang dinamis dan futuristik," kata Suhajar.


https://nasional.kompas.com/read/2023/06/22/21540031/kemendagri-angka-kemiskinan-dki-jakarta-turun-meskipun-sedikit

Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke