Komisi I Tinjau Persiapan Pengamanan Pemilu 2024 di Kodam II Sriwijaya, dari Anggaran Operasional hingga Alat PHH

KOMPAS.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke Komando Daerah Militer II/Sriwijaya (Kodam I/Sriwijaya), Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).

Kedatangan Komisi I DPR RI diterima oleh Kepala Staf Kodam (Kasdam) II/Sriwijaya, Brigadir Jenderal (Brigjen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Ruslan Effendy yang mewakili Panglima Kodam (Pangdam) II/Sriwijaya, beserta seluruh prajurit di Kodam II/ Sriwijaya.

Sebagai pemimpin Kunspik, Anggota Komisi I DPR RI Letnan Jenderal (Letjen) TNI Purnawirawan (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka meninjau Kodam II/Sriwijaya dalam mendukung dan mengamankan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ia menjelaskan, pihaknya sudah menjaring banyak informasi, terutama dari anggaran operasional, pengawasan terhadap tempat pemungutan suara (TPS), hingga perlengkapan kebutuhan lain, khususnya untuk alat penindakan huru-hara (PHH).

“Faktanya ada 640 (alat PHH) tapi itu yang diterima dari 2002 lalu. Artinya, itu sudah lama dan tidak bisa dioperasionalkan secara utuh,” ujar Lodewijk dalam siaran pers yang dikutip dari laman dpr.go.id, Senin (19/6/2023).

Sebagai solusi, ia mengungkapkan, Kasdam II/Sriwijaya Brigjen TNI Ruslan Effendy mewakili Pangdam II/Sriwijaya menyarankan agar setiap Komando Resort Militer (Korem) memiliki satuan PHH setingkat kompi, atau satu surat kuasa khusus (SKK).

Pernyataan tersebut Lodewijk sampaikan usai melakukan pertemuan dengan Kasdam II/ Sriwijaya beserta jajaran di Markas Kodam II/Sriwijaya, Palembang, Sumsel, Kamis (15/6/2023).

Sebagai tindak lanjut, politisi dari partai Partai Golongan Karya (Golkar) itu menegaskan, pihaknya akan mengomunikasikan persoalan anggaran dengan pihak Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kopgawilham) II/Sriwijaya untuk mengecek apakah kodam yang berada di wilayah tersebut memiliki konsep yang sama.

“Serta kami akan cek bagaimana realisasi anggaran yang diajukan. Tentunya dari fungsi anggaran Anggota Komisi I DPR RI akan kita tindaklanjuti kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Panglima TNI bagaimana realisasi dari dukungan anggaran ini,” jelas Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu.

Adapun total pengerahan personel Kodam II/Sriwijaya berjumlah 12.720 orang. Untuk rinciannya, sebanyak 1.740 orang di Provinsi Jambi, 3.230 orang di Provinsi Sumsel, 1.035 orang di Provinsi Bengkulu, 770 orang di Provinsi Babel, 2.034 orang di Provinsi Lampung, 1.269 orang sebagai pasukan cadangan, dan 2.747 sebagai pasukan siap BP.

Selain anggaran, jumlah TPS juga menjadi sorotan. Sebab, darj 12.720 personel pengamanan tidak akan mencukupi untuk menjaga 73.212 TPS yang ada. Perbandingannya adalah satu orang menjaga enam TPS.

Sebagai informasi, dalam kesempatan tersebut juga hadir Anggota Komisi I DPR RI lainnya, yaitu Irmadi Lubis, Mukhlis Basri, dan Sturman Panjaitan dari Fraksi PDI-Perjuangan serta Bobby Adhityo Rizaldi dari Fraksi Partai Golkar.

Kemudian, Elnino Mohammad Husein Mohi dan Fadhlullah dari Fraksi Partai Gerindra, Darizal Basir dari Fraksi Partai Demokrat, Hasbi Anshory dari Fraksi Partai NasDem, dan Jazuli Juwaini dari Fraksi PKS.