JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengaku tak akan memaksakan Sandiaga Uno menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk Ganjar Pranowo jika tak dipilih oleh PDI-P.
Ia mengatakan dalam dunia politik yang harus dilakukan adalah negosiasi, bukan saling mengunci.
“Politik tidak memaksakan. Kalau memaksakan bukan demokrasi,” ujar Mardiono setelah mengikuti Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VI PPP di Hotel Sultan, Menteng, Jakarta, Sabtu (17/6/2023).
Namun, Mardiono mengaku bakal berupaya untuk memperjuangkan Sandiaga agar bisa dipilih menjadi pendamping Ganjar dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
“Kalau politik, lobi-lobi menghadirkan sebuah ide dan gagasan untuk membangun bangsa dan negara ini ke depan, enggak ada politik ini memaksakan, (kalau memaksakan) ya namanya otoriter,” sebut dia.
Ia pun menampik anggapan bahwa Megawati memiliki resistensi dengan Sandiaga. Dalam pandangannya, sebagai seorang negarawan, Megawati selalu membuka ruang yang sama untuk semua pihak.
“Ibu Megawati adalah guru politik nasional kita ya, karena itu saya yakini itu tidak (resisten). Tidak menjaga batas, menjaga jarak dengan semua tokoh-tokoh bangsa kita,” imbuh dia.
Diketahui Rapimnas VI PPP telah resmi mengusulkan Sandiaga sebagai bacawapres Ganjar. Selain itu forum tersebut juga meminta Mardiono melakukan lobi politik pada Megawati agar usulan itu terealisasi.
Saat ini, Ganjar telah diusung oleh PDI-P yang tengah menjajaki kerja sama dengan PPP, Partai Hanura, dan Perindo. Meskipun, keempat partai politik (parpol) tersebut belum mengumumkan pembentukan koalisi secara resmi.
https://nasional.kompas.com/read/2023/06/17/17092331/ppp-tak-patok-harga-mati-sandiaga-uno-harus-jadi-cawapres-ganjar