Jawab Gugatan Keponakan Wamenkumham, Bareskrim Persoalkan Diksi “Tertuntut”

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mempersoalkan diksi “tertuntut” yang ditulis dalam gugatan praperadilan yang diajukan keponakan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, Archi Bela ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Diketahui, perkara nomor 53/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL dilayangkan Archi Bela melawan Polri dalam hal ini Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim lantaran ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik.

“Termohon berkeberatan dengan pengistilahan ‘tertuntut’ terhadap termohon dalam permohonan ini, karena sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP dalam Pasal 7 - 83, sudah jelas mengistilahkan dalam praperadilan adalah ‘permintaan’ dan bukan ‘tuntutan’,” tulis pihak Bareskrim dalam jawaban yang disampaikan dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Jumat (16/6/2023).

Pihak Bareskrim juga menegaskan, di dalam KUHAP telah diatur secara tegas bahwa pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah penuntut umum.

Menurut pihak Bareskrim, lembaga praperadilan merupakan sarana pengawasan horizontal yang esensinya adalah mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP.

Sebagai pihak termohon, Bareskrim mempersoalkan diksi “tertuntut” yang dituliskan oleh Archi Bela yang dirangkai dasar fakta (feitelijke grond) yang tidak didasarkan pada ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga mengakibatkan permohonan menjadi tidak jelas.

“Dengan kata lain permohonan pemohon (tertulis penuntut) terbukti sebagai sebuah permohonan yang obscuur libel. Oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvantkelijike verklaard),” papar pihak Bareskrim.

Adapun gugatan ini dilayangkan Archi Bela setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik terhadap Eddy Hiariej sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dittipidsiber Bareskrim Polri menahan Archi Bela setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Eddy Hiariej.

Archi dijerat Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) dan/atau Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE atau Pasal 310 KUHP atau Pasal 311 KUHP.

Ditemui usai persidangan, Kuasa Hukum Archi Bela, Donald Mamusung mengungkapkan, gugatan praperadilan ini dilayangkan lantaran proses hukum terhadap kliennya dinilai tidak sesuai prosedur.

Salah satunya, Archi Bela tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Akan tetapi, kliennya langsung mendapatkan surat penggilan sebagai tersangka.

"SPDP tidak diberikan kepada kami guna kepentingan pembelaan, kemudian bukti yang dijadikan dasar pelaporan untuk menjerat klien kami adalah bukti yang menurut dugaan kami tidak absah secara hukum positif, kira-kira seperti itu," ucapnya.