40 Anggota DPR ke Mekkah untuk Awasi Haji, Disebut Tak Semua Pakai Garuda

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menuturkan, beberapa isu yang bakal diawasi oleh DPR antara lain terkait transportasi, konsumsi, penginapan, hingga pelayanan bagi jemaah haji.

"Untuk keberangkatan tahun ini akan diikuti oleh 40 orang dari lintas komisi, dari berbagai komisi yang terkait dengan pelaksanaan ibdah haji," kata Muhaimin seusai acara pelepasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/6/2023).

Muhaimin menuturkan, dari 40 anggota DPR tersebut, hanya sebagian kecil yang terbang ke Mekkah menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia.

Menurut Cak Imin, sapaan akrabnya, sebagian besar rombongan justru harus menggunakan maskapai lain karena kehabisan kursi di penerbangan Garuda.

Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun membantah kabar yang menyebutkan bahwa DPR meminta 80 kursi kelas bisnis kepada Garuda Indonesia untuk perjalanan ini.

"Pokoknya yang salah ngomong Dirut (Garuda), nyatanya kita (berangkat ke Mekkah) tidak lewat Garuda, sebagian saja, sebagian kecil," kata Muhaimin.

Permintaan DPR kepada Garuda untuk menyediakan 80 kursi kelas bisnis awalnya diungkapkan oleh Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (13/6/2022).

"Tadi, kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," ujar Irfan, Selasa.

Hanya saja, saat itu Irfan belum bisa memastikan apakah permintaan DPR itu bisa dipenuhi atau tidak karena memerlukan izin dari otoritas penerbangan Arab Saudi.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengakui adanya permintaan itu. Ia meminta langsung kepada Irfan karena Irfan adalah sahabat lamanya.

"Maka saya telepon Dirut Garuda. Karena dia sahabat lama saya. Dia sering membantu. Saya telepon, 'bisa minta tolong enggak untuk membantu mencarikan sekitar 80 seat untuk kepentingan DPR?' Kami itu punya anggaran bisa mencapai untuk kelas bisnis," kata Indra, Rabu (14/6/2023).

Namun, Indra menegaskan bahwa hal itu bukan berarti DPR meminta 80 kursi kelas bisnis secara cuma-cuma, DPR tetap akan membayar bila Garuda bisa menyiapkan kursi tersebut.

"Kami paham sekali Garuda perusahaan Tbk. Jangankan gratis, diskon saja tidak bisa, apalagi ini untuk 80 tiket. Tidak ada kalimat saya yang minta gratis juga,” ujar Indra.