Hakim Minta Simpatisan Lukas Enembe Percayakan Proses Persidangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengadili perkara Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe, meminta keluarga dan simpatisannya untuk percaya pada proses persidangan.

Terlebih, Lukas Enembe bakal dihadirkan secara langsung oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang sidang pada Senin (19/6/2023) mendatang. Jaksa Komisi Antirasuah itu bakal membacakan surat dakwaan atas perkara dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp 46,8 miliar.

"Saya ingatkan dari awal sidang, untuk kita menjaga, di sini ada saudara-saudara kami juga dari Papua mungkin datang, simpatisan dari terdakwa, kami majelis hakim hanya memohon kepada saudara untuk menjaga ketertiban," kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh dalam sidang di PN Tipikor Jakarta, Senin (12/6/2023).

Di hadapan puluhan pengunjung sidang yang memenuhi ruang Prof Hatta Ali Pengadilan Tipikor Jakarta, Hakim Rianto meminta seluruh pendukung Enembe untuk menjaga ketertiban.

"Ya teman-teman dari Papua, menjaga ketertiban di ruang persidangan supaya apa? Persidangan ini berjalan lancar, dan tertib seperti itu," tutur Ketua Majelis Hakim.

"Teman-teman dari Papua so mangarti? So mangarti ya? Baik, torang samua basudara ya, percayakan saja penanganan terdakwa ini lewat pemeriksaan peradilan, percayakan saja," imbuhnya.

Hakim Rianto pun mengabulkan permohonan Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe yang meminta dihadirkan secara langsung di persidangan.

Penundaan ditetapkan oleh Majelis Hakim lantaran Lukas Enembe mengaku sakit dan tidak bisa mengikuti sidang secara daring dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta.

Namun demikian, Hakim Rianto meminta pihak Lukas untuk memberikan jaminan kemanan saat Gubernur nonaktif Papua itu hadir di pengadilan demi kelancaran dan keamanan sidang.

"Kalau memang saudara bisa jamin, majelis hakim bisa menetapkan sidang secara offline. Tapi, apabila ada kendala, kami menetapkan lagi secara online," ujar Hakim Rianto di PN Tipikor Jakarta, Senin (12/6/2023).

Ketua Tim Penasihat Hukum Lukas Enembe, OC Kaligis yang hadir di Pengadilan pun menyatakan jaminan kemanan dalam persidangan.

"Mengenai keamanan kami jamin. Yang Mulia bisa lihat sendiri tidak banyak orang Papua di sini," kata OC Kaligis.

Majelis hakim pun akhirnya memutuskan untuk menunda sidang dengan pertimbangan pengakuan Lukas Enembe yang sedang sakit. Pembacaan surat dakwaan terhadap Gubernur nonaktif Papua itu pun ditunda satu pekan.

"Demikian persidangan hari ini dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin, 19 Juni 2023," ucap hakim Rianto.

Diketahui, Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD pada September 2022.

Awalnya, KPK hanya menemukan bukti aliran suap Rp 1 miliar dari Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Lakka.

Namun, dalam persidangan Rijatono Lakka yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, terungkap jumlah suap yang diberikan kepada Lukas Enembe mencapai Rp 35.429.555.850 atau Rp 35,4 miliar.

“Terdakwa sebagai tim sukses Lukas Enembe kemudian meminta pekerjaan atau proyek kepada Lukas Enembe sebagai kompensasinya,” ujar Jaksa KPK Ariawan Agustiartono dalam sidang di Pengadilan Tipiko pada 5 April 2023.

Belakangan, KPK menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Status ini naik ke tahap sidik setelah KPK menemukan bukti permulaan yang cukup.

Sejauh ini, KPK telah menyita sejumlah aset terkait perkara Lukas Enembe dalam berbagai bentuk dengan nilai total lebih dari Rp 200 miliar.

Pada April, KPK menyita aset Lukas maupun pihak yang diduga terkait dengan kasusnya dengan nilai Rp 60,3 miliar.

Aset tersebut berupa sejumlah bidang lahan, rumah hingga apartemen yang tersebar di Jayapura, Papua; Bogor, Jawa Barat; hingga DKI Jakarta.