PDI-P Sindir Prabowo soal Proposal Perdamaian yang Ditolak Ukraina

Hasto menegaskan bahwa paradigma politik luar negeri Indonesia berlandaskan politik bebas-aktif.

"Tidak boleh ada pemimpin di republik ini yang membuat kebijakan luar negeri dan pertahanan, termasuk proposal perdamaian, dengan melupakan hakikat politik luar negeri bebas-aktif," kata Hasto kepada wartawan sebelum hari kedua Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ketiga PDI-P, Rabu (7/6/2023).

"Kepemimpinan Indonesia di dunia internasional harus berakar kuat pada politik luar negeri bebas aktif, sehingga dalam pertarungan geopolitik saat ini politik luar negeri bebas-aktif justru sangat relevan," imbuhnya.

Hasto menyinggung bahwa paradigma ini sudah menjadi spirit Indonesia sejak kepemimpinan Indonesia di Konferensi Asia-Afrika 1955 dan baru-baru ini dalam Presidensi G20 serta Keketuaan ASEAN.

Ia menyatakan bahwa isu pertahanan dan kebijakan luar negeri akan menjadi isu penting yang akan dibahas dalam perumusan visi-misi pencalonan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

"Karena Indonesia saat ini dikepung berbagai aliansi pertahanan," ucap Hasto.

PDI-P meyakini, Ganjar memiliki pandangan soal politik luar negeri bebas-aktif yang selaras dengan Proklamator Soekarno saat menginisiasi Konferensi Asia-Afrika serta putrinya, Megawati Soekarnoputri, selaku Ketua Umum PDI-P.

Menurut Hasto, hal ini dicerminkan lewat dukungan Ganjar terhadap kemerdekaan Palestina. Sebelumnya, Ganjar mengeluarkan pernyataan kontroversial berkaitan dengan itu, yang menolak kedatangan timnas sepakbola Israel ke Piala Dunia U-20 di Indonesia.

"Kalau Pak Ganjar bersikap, tidak akan ada kekeliruan. Penolakan proposal itu tidak ada nanti, karena ini (politik luar negeri bebas-aktif) sudah mengakar dalam tradisi bangsa," ujar Hasto.

"Pak Ganjar berani sebagai pemimpin, masuk kriteria Presiden Jokowi. Yang lain kan memikirkan elektoral dulu. Pak Ganjar kan punya keyakinan prinsip-prinsip hubungan luar negeri bebas-aktif, maka Pak Ganjar berani menyatakan sikapnya terhadap dukungan Palestina," tegasnya.

Proposal tanpa sepengetahuan Jokowi

Sebelumnya, proposal ini disampaikan Prabowo pada forum IISSS Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura, konferensi keamanan antarnegara yang dihadiri para menteri dan delegasi dari 50 negara lebih.

Dalam pidatonya, Prabowo mengemukakan sejumlah usul untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina.

Beberapa di antaranya, pertama, gencatan senjata antara kedua kubu.

Kedua, penarikan pasukan masing-masing negara dengan penerapan zona demiliterisasi dalam radius 15 kilometer dari titik gencatan senjata.

Zona demiliterisasi ini, menurut Prabowo, mesti diamankan dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ketiga, Prabowo mengusulkan agar PBB memfasilitasi referendum bagi warga di zona demiliterisasi untuk menentukan pilihan: ingin bergabung dengan Ukraina atau Rusia.

Belakangan, Kiev menolak proposal Prabowo. Proposal Prabowo dinilai lebih condong menguntungkan Rusia sebagai pihak yang pertama kali melakukan invasi.

"Terdengar seperti usulan Rusia, bukan usulan Indonesia. Kami tidak butuh mediator seperti ini datang ke kami (dengan) rencana aneh ini," kata Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov, seperti dikutip AFP.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa proposal mediasi Ukraina dan Rusia yang disampaikan Prabowo merupakan inisiatif Prabowo sendiri.

Jokowi mengaku baru akan meminta penjelasan soal proposal tadi kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu.

"Itu (proposal) dari Pak Prabowo sendiri, tetapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo," kata Jokowi dalam jumpa pers di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ketiga PDI-P, Selasa (6/6/2023).

"Nanti hari ini atau besok mungkin akan saya undang, meminta penjelasan dari apa yang Pak Menhan sampaikan," sambungnya.

Sementara itu, dalam rapat bersama Komisi I DPR RI kemarin Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia selalu berprinsip perang harus berhenti, termasuk dalam konflik Rusia-Ukraina.

"Pertama, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah, itu selalu kita hormati. Dan ini terefleksi dengan baik pada saat ada voting di UN GA mengenai isu yang terkait penghormatan teritorial integrity dan kedaulatan," papar Retno.

"Kedua, call kita, selalu, 'please hentikan perang'. Dan ini disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Kiev, Moskow, dan bulan lalu Bapak Presiden bertemu dengan Presiden Zelensky di Hiroshima. Dan call ini diulangi," sambungnya.