Salin Artikel

Saudi Airlines Kerap Ubah Kapasitas "Seat" Pesawat, Kemenag Layangkan Protes

MADINAH, KOMPAS.com - Kementerian Agama memprotes ketidakprofesionalan Saudi Airlines. Pasalnya, penerbangan Arab Saudi ini belakangan kerap melakukan perubahan kapasitas seat pesawat.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab mengatakan, kebijakan Saudia Airlines itu sangat merugikan jamaah.

"Banyaknya perubahan kapasitas seat pesawat Saudia Airlines, ditambah dengan perubahan jadwal penerbangan, jelas berakibat pada jemaah, mulai dari terlambatnya proses visa hingga penempatan perhotelan di Madinah," tegas Saiful Mujab dalam rilisnya, Senin (5/6/2023).

"Ketidakprofesionalan ini jelas merugikan jemaah dan tidak sejalan dengan jargon Saudi untuk memuliakan jemaah haji," sambungnya.

Peristiwa perubahan kapasitas pesawat Saudia terjadi sejak awal fase pemberangkatan jemaah haji.

Saat itu, jemaah kloter 2 embarkasi Jakarta - Bekasi (JKS 02), dijanjikan oleh Saudia Airlines akan diterbangkan dengan pesawat berkapasitas 480 orang.

"Faktanya, Saudia Airlines ingkar dengan apa yang dijanjikan sendiri. Maskapai ini terbukti tidak sanggup mendatangkan pesawat berkapasitas 480. Malahan yang datang pesawat dengan kapasitas hanya 405 jemaah," jelasnya.

Hal ini, sambung Saiful, membuat efek domino karena jadwal keberangkatan jemaah sudah disosialisasikan.

Bahkan, jemaah JKS 02 sudah di asrama haji Bekasi dan siap diberangkatkan. Dampak dari perubahan kapasitas seat ini dirasakan juga oleh jemaah pada kloter-kloter berikutnya.

Ketidakprofesionalan lainnya yang dilakukan Saudia Airlines adalah keterlambatan atau perubahan jadwal penerbangan.

Sampai hari ini, sudah tercatat ada lebih 10 kali perubahan jadwal penerbangan. Hal ini juga mengganggu kenyamanan jemaah, karena berdampak pada layanan di asrama haji, bahkan hingga hotel di Madinah.

"Saya minta Saudia Airlines profesional, bekerja sesuai kesepakatan dalam kontrak dan tidak seenaknya dan semaunya sendiri mengubah kapasitas seat pesawat dan jadwal penerbangan,"

Apalagi kejadian ini berdampak pada terhambatnya proses visa jemaah haji di Jawa Barat.

"Kita sudah protes keras dan menegurnya. Kita minta mereka menunjukkan profesionalitas dalam penerbangan jamaah. Saudia Airlinea harus menepati janji, melayani jamaah dengan jujur," katanya lagi.

Selain itu, Saudia Airlines harus juga membuktikan mampu menerapkan prinsip khidmatul hujjaj syarafun lana.

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/06/05310021/saudi-airlines-kerap-ubah-kapasitas-seat-pesawat-kemenag-layangkan-protes

Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke