Salin Artikel

[POPULER NASIONAL] Nasdem Tanggapi Ucapan Mahfud soal Anies Bisa Dijegal Kubu Sendiri | PAN Tetap Usung Erick Thohir Jadi Bakal Cawapres

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem bereaksi atas pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD terkait peluang mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju sebagai bakal calon presiden dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Partai Nasdem yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat mengusung Anies sebagai bakal capres 2024.

Mereka khawatir ada upaya untuk menjegal Anies menjadi capres. Namun, Mahfud membantah hal itu dan justru mengingatkan supaya Anies berhati-hati karena bisa dijegal oleh koalisinya sendiri.

Masih dari dunia politik, Partai Amanat Nasional (PAN) tetap berkeras untuk mengusung Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk dipasangkan dengan bakal capres siapapun.

1. Reaksi Keras Nasdem ke Mahfud Usai Beri Pesan Hati-hati Anies Dijegal Koalisi Sendiri

Anies merasa khawatir dijegal maju capres usai Jokowi menyampaikan akan cawe-cawe di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Anies dalam konferensi pers di Sekretariat Perubahan, Selasa (30/5/2023).

Anies juga mengatakan, masyarakat khawatir dengan ikut campurnya pimpinan negara terhadap proses demokrasi di Indonesia.

"Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, kriminalisasi, pemilu, tidak netral penyelenggara pemilu, caleg, parpol, capres, mendapat perlakuan tidak fair," kata Anies, dikutip dari Tribunnews.com.

Mahfud pun merespons kekhawatiran Anies. Mahfud berharap Anies tidak dijegal maju sebagai capres oleh koalisinya sendiri.

Mahfud mengatakan hal itu supaya Anies benar-benar mendapatkan tiket untuk maju di Pilpres 2024.

"Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan didalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket, tidak dijegal oleh internalnya sendiri," ujar Mahfud seusai memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Pancasila, Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis (1/6/2023), dikutip dari Kompas.id.

Di samping itu, Mahfud juga membantah ada upaya dari pemerintah untuk menjegal langkah Anies. "Endak (tidak) ada, itu isu politik, itu bagian dari perlombaan kontestasi politik," kata Mahfud.

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya meminta Mahfud tak ikut campur urusan pencapresan Anies. Willy meminta agar Mahfud fokus menjalankan tugasnya di pemerintahan.

“Fokus saja pada pekerjaan Pak Mahfud jalankan pemerintahan. Kewenangan, tugas pencapresan adalah tugas parpol,” kata Willy di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (2/6/2023).

Ia pun meminta Mahfud untuk tahu diri karena kewenangannya bukan mengurus pencalonan presiden pada Pemilu 2024.

Sebab, pelaku kontestasi elektoral adalah partai politik, bukan pekerjaan menteri Kabinet Presiden Joko Widodo.

“Biarkanlah pengamat yang mengeluarkan pernyataan seperti itu. Kita harus menghormati posisi masing-masing,” ucap dia.

Sekretaris Fraksi Amanat Nasional (PAN) DPR RI Eko Hendro purnomo atau Eko Patrio menegaskan sikapnya untuk mengusung Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2024.

Ketua DPW PAN DKI Jakarta ini menyebutkan, siapapun presidennya, wakilnya tetap Erick Thohir.

"PAN DKI Jakarta masih istiqomah dengan Pak Erick Thohir sebagai Cawapres dari PAN, siapapun presidennya wakil presidennya harus Erick Thohir," kata Eko Patrio dalam siaran pers, Sabtu (3/6/2023).

Komitmennya untuk mengusung Erick Thohir sebagai cawapres juga ditegaskan Eko Patrio ketika turut serta menyambangi sejumlah elite PDIP di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Jumat, kemarin.

Ia mendampingi Ketum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sementara untuk Capres, Eko mengaku PAN masih mempertimbangkan arah dukungannya ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, atau yang lainnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam kemarin, Eko juga menyebut belum ada kesepakatan kerja sama politik atau koalisi. Pertemuan masih sebatas silaturahmi.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, PAN dan PDIP akan kembali menggelar pertemuan untuk menindaklanjuti pembahasan pertemuan kemarin.

"Dengan PDIP akan ada pertemuan lagi, dengan Gerindra juga InsyaAllah Senin besok jam 14.00 Gerindra akan ke DPP PAN," jelas Eko.

PAN, kata Eko, terbuka dengan siapa saja untuk penjajakan, termasuk bersilaturahmi dengan Ketum Golkar Airlangga Hartanto dan bakal calon presiden yang diusung KPP Anies Baswedan.

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/04/06505241/populer-nasional-nasdem-tanggapi-ucapan-mahfud-soal-anies-bisa-dijegal-kubu

Terkini Lainnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke