Salin Artikel

KRI Bung Karno-369 Jadi Kapal Korvet Pertama Pabrikan Lokal

Ali menyebut, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) kapal korvet ini mencapai 80 persen.

"Iya, untuk jenis korvet, apalagi baru kali ini kita buat. Korvet sebelumnya dari Belanda," kata Ali di Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/6/2023).

Ali mengonfirmasi bahwa KRI yang diproduksi oleh PT Karimun Anugrah Sejati di Batam itu akan diperuntukkan sebagai kapal kepresidenan walaupun berfungsi sebagai kapal kombatan.

KRI Bung Karno-369 itu menggantikan kapal kepresidenan jenis FPB-57 yang sebelumnya dioperasikan TNI AL 27 tahun.

KRI Bung Karno-369, kata Ali, memiliki persenjataan yang lebih lengkap dan kemampuan tempur yang lebih tinggi.

"Selain kapal untuk tempur, juga kapal kepresidenan yang sebelumnya kita miliki lebih kecil daripada ini, KRI Barakuda, di era presiden Soeharto," kata dia.

"Ini lebih lengkap dari yang sebelumnya. Yang kita pilih sekarang kita agak meningkat sedikit jadi KRI Bung Karno jadi jenis korvet, korvet ini kemampuan tempurnya jauh lebih baik dari FPB-57," ujar Ali.

KRI ini memiliki panjang 73 meter, lebar 12 meter, dan tinggi 5 meter.

Korvet Bung Karno memiliki bobot 650 ton dengan anak buah kapal sebanyak 55 orang personel dengan kecepatan jelajah 22 knot serta kecepatan maksimal 24 knot.

Kapal ini dipersenjatai dengan satu meriam Leonardo 40 mm, dua senapan mesin berat 20 mm, dan dua peluncur rudal permukaan ke udara.

KRI Bung Karno juga dilengkapi dengan terpedo dan sonar, serta dirancang mampu membawa helikopter Panther dan memiliki helidek yang mirip dengan korvet kelas Bung Tomo.

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/01/21571351/kri-bung-karno-369-jadi-kapal-korvet-pertama-pabrikan-lokal

Terkini Lainnya

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke