Salin Artikel

Sekjen DPR "Lari-Larian" Hindari Wartawan Usai Diperiksa KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar 'berlari-larian' meninggalkan gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai diperiksa KPK.

Diketahui, pada hari ini Indra mendatangi gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.20 WIB. Ia kemudian mengenakan id card dengan lanyard berwarna merah dari petugas resepsionis KPK. 

Adapun lanyard merah biasa dikenakan pihak yang diundang atau dipanggil KPK terkait penyelidikan atau penyidikan. Artinya, orang tersebut berurusan dengan Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK. Namun, belum diketahui kasus yang membuat Indra diperiksa KPK hari ini.

Pantauan Kompas.com, Indra keluar dari KPK sekitar pukul 17.27 WIB. Ia kemudian berjalan dengan cepat 'setengah berlari' dan menghindari wartawan.

Indra juga tampak kebingungan mencari jalan keluar meninggalkan gedung KPK. Mulanya, ia hendak melewati jalur masuk mobil yang dilarang dilewati pejalan kaki.

Saat diteriaki area tersebut tidak boleh dilewati, Indra dan ajudannya yang membawa map berbalik arah.

Namun, setelah beberapa langkah kemudian, ia buru-buru balik badan dan melewati sela-sela di samping pagar pembatas dan tembok KPK.

Ia bahkan tidak mengindahkan arahan petugas keamanan KPK yang menunjukkan jalan keluar untuk pejalan kaki.

Indra tak bergeming ketika ditanya awak media mengenai keperluannya dipanggil Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK.

Pun ketika ditanya kedatangannya terkait pengadaan gorden di lingkungan DPR RI, Indra tak bergeming. Ia hanya berjalan dengan buru-buru dengan gestur menolak pertanyaan wartawan.

Begitu tiba di tepi jalan, mobil berpelat B 1109 PQS yang menjemput Indra tiba. Ia pun pergi meninggalkan KPK.

Terpisah, Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri tak membeberkan keperluan Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK memanggil Indra.

Ali mengatakan, KPK pasti mengumumkan kegiatan pemeriksaan ketika sudah masuk tahap penyidikan dan telah menetapkan tersangka.

"Bila masih pada tahap verifikasi pengaduan masyarakat maupun penyelidikan, kami tidak akan sampaikan karena itu masih proses awal kegiatan di penindakan," ujar Ali.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/31/18242871/sekjen-dpr-lari-larian-hindari-wartawan-usai-diperiksa-kpk

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke