Salin Artikel

Jokowi Ingin Cawe-cawe di Pemilu 2024, Golkar: Semua Orang Harus Terlibat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru harus terlibat dalam urusan politik, termasuk Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan merespons cawe-cawe yang dimaksud Jokowi adalah untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Menurut saya enggak ada masalah, bahkan semua orang saya menafsirkan cawe-cawe itu ikut terlibat dalam semua proses dalam pemilu," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

"Semua orang harus terlibat termasuk Pak Presiden, apalagi dia dua periode," tambah dia.

Doli menjelaskan, selama dua periode memimpin, sudah banyak program kerja Jokowi yang diekesekusi. Meskipun, pada saat yang sama ada pula yang belum selesai.

Sehingga, menurutnya, Jokowi punya kepentingan agar kepemimpinan presiden berikutnya dapat melanjutkan kerja-kerjanya pada saat ini.

Soal netralitas, Doli yakin Jokowi akan memerhatikan hal tersebut dan tidak melakukan intervensi pada tokoh bakal calon presiden (capres).

"Prosesnya jelas, dalam mekanisme pilpres itu jelas bahwa penetapan capres dan cawapres di tetapkan oleh partai atau gabungan parpol," jelasnya.

"Saya kira kalau pun misalnya Pak Jokowi kan bukan ketum parpol, tentu saya kira keterlibatannya pasti keterlibatan secara profesional," lanjut Ketua Komisi II DPR ini.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengambil sikap cawe-cawe dalam urusan politik.

Hal ini disampaikan oleh sejumlah pimpinan media nasional yang hadir dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Pertemuan dengan para tokoh media massa dan media sosial itu berlangsung selama sekitar dua jam, sejak Senin sore hingga petang.

Adapun tokoh yang hadir antara lain Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas, podcaster dan pegiat media sosial Helmi Yahya, dan General Manager News and Current Affairs Kompas TV Yogi Nugraha.

Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas mengatakan, Presiden Jokowi bersikap cawe-cawe bukan untuk kepentingan pribadi.

"Ya dia (Jokowi) bilang cawe-cawe enggak melanggar undang-undang. Enggak melanggar undang-undang dia bilang. Jadi cawe-cawe itu demi negara, bukan demi pribadi," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/30/15545981/jokowi-ingin-cawe-cawe-di-pemilu-2024-golkar-semua-orang-harus-terlibat

Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke