Ogah Tanggapi Anies soal Jalan Era Jokowi Vs SBY, Menteri PUPR: Enggak Usah Berpolemik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono tak mau menanggapi pernyataan bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan terkait pembangunan jalan tak berbayar era Presiden Joko Widodo.

Saat menyampaikan pidato di hadapan pendukungnya, Anies menyebutkan, pembangunan jalan tak berbayar era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 20 kali lebih panjang dari era Presiden Joko Widodo.

Saat ditemui di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basuki enggan menanggapi Anies.

“Enggak usah berpolemik itu,” kata Basuki saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (25/5/2023).

Kementerian PUPR sebelumnya telah menyebut bahwa Anies tidak tepat dalam menginterpretasikan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi acuannya ketika memberikan sambutan di hadapan pendukungnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan bahwa panjang jalan yang diklaim sebagai pembangunan era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebenarnya bukan hasil pembangunan jalan, melainkan perubahan status jalan.

“Dari data kita yang dimaksud BPS itu adalah status jalan, bukan hasil pembangunan jalan,” ujar Hedy.

“Hasil pembangunan jalan ada lagi datanya,” tambahnya.

Hedy pun menegaskan bahwa pernyataan Anies tidak benar.

“Enggak (benar), karena menganggap status jalan itu hasil pembangunan jalan,” tuturnya.

Sebelumnya, pembangunan infrastruktur jalan di era Jokowi dikritik Anies dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla.

Anies menyebut era Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang, yaitu 1.569 kilometer dari total jalan tol saat ini 2.499 kilometer.

Namun, kata Anies, jalan tak berbayar yang bisa digunakan seluruh masyarakat tanpa ada biaya tambahan lainnya hanya sekitar 19.000 kilometer.

"Saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu, di zaman Pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat," ujar Anies dalam acara (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Ia lantas mengerucutkan perbandingan jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat, yaitu jalan nasional.

Selama Jokowi memimpin negeri, hanya sekitar 500 kilometer jalan nasional yang terbangun, sedangkan era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini.

"Jika dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional membangun sepanjang 500 kilometer, di era 10 tahun sebelumnya 11.800 kilometer, 20 kali lipat," ucap Anies.

Sementara itu, JK meminta pemerintah fokus membangun jalan tak berbayar. Ia menyebut. jalan tol yang kerap dibanggakan pemerintah anggarannya bersumber dari swasta.

"Jadi anggaran itu jangan lupa jalan tol bukan pemerintah yang buat, jangan lupa ya, itu oleh investor oleh swasta," ujar JK saat ditemui di Universitas Paramadina Kampus Cipayung, Selasa (23/5/2023).

"Jadi mestinya pemerintah tetap fokus ke jalan-jalan non-berbayar, kenapa (bisa) rusak begitu besar menurut (data) BPS (Badan Pusat Statistik)," sambung dia.

Pada kesempatan lain, JK juga menyoroti masalah jalan di Lampung yang viral karena rusak. Sementara itu, pemerintah membanggakan pembangunan jalan tol berbayar.

Pernyataan itu JK sampaikan saat pidato hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

"Baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung dan juga di Makassar rusak. Di lain pihak kita juga bangga bahwa pemerintah juga waktu saya pemerintah, mampu membangun ribuan (kilometer) jalan tol," kata JK.

"Tol itu penting agar tidak macet, penting sekali jalan tol. Tetapi, 170.000 jalan rusak di Indonesia, itu data BPS," tambahnya.