KPU Tak Masalah jika Aturan yang Ancam Jumlah Caleg Perempuan Digugat ke MA

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tak mempersoalkan rencana judicial review (JR) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalegan ke Mahkamah Agung.

Sebelumnya, upaya JR ini direncanakan sejumlah lembaga yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan, sebab beleid tersebut dinilai mengancam jumlah caleg perempuan pada Pemilu 2024.

"Judicial review terhadap peraturan yang diterbitkan lembaga merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh undang-undang," kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, kepada wartawan pada Kamis (25/5/2023).

Sebagai informasi, aturan itu termuat pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam pasal itu, KPU mengatur pembulatan ke bawah jika perhitungan 30 persen keterwakilan perempuan menghasilkan angka desimal kurang dari koma lima.

Sebagai misal, jika di suatu dapil terdapat 8 caleg, maka jumlah 30 persen keterwakilan perempuannya adalah 2,4.

Karena angka di belakang desimal kurang dari 5, maka berlaku pembulatan ke bawah. Akibatnya, keterwakilan perempuan dari total 8 caleg di dapil itu cukup hanya 2 orang dan itu dianggap sudah memenuhi syarat.

Padahal, 2 dari 8 caleg setara 25 persen saja, yang artinya belum memenuhi ambang minimum keterwakilan perempuan 30 persen sebagaimana dipersyaratkan Pasal 245 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan menilai lembaga penyelenggara pemilu itu tak kunjung menepati janji untuk melakukan revisi aturan, sebagaimana dijanjikan KPU RI dalam jumpa pers pada 10 Mei 2023.

"Kami ambil upaya hukum atas sikap bergeming KPU. Pertama, kami sedang mempersiapkan langkah untuk melakukan uji materi atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 ke Mahkamah Agung," kata perwakilan Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan, Titi Anggraini, kepada wartawan pada Rabu (24/5/2023).

"Tak banyak waktu tersisa untuk upaya hukum ini," ujar dia.

Ia merujuk Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur bahwa pengujian Peraturan KPU diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 hari kerja sejak aturan itu diundangkan.

Sementara, beleid itu diketahui telah diundangkan sejak 18 April 2023.