Salin Artikel

Litbang "Kompas": Jika Tidak Ada Badai Politik, Posisi Elektabilitas Parpol Tak Banyak Berubah

Dia mengatakan, meskipun hasil survei bersifat dinamis, tetapi ada wilayah yang dirasa sulit untuk berubah, termasuk angka dan posisi elektabilitas.

"Dalam arti tingkat elektabilitasnya sudah segitu, susunananya ya semacam itu. Jadi kalau tidak ada sebuah badai politik itu komposisi yang semacam ini tidak banyak berubah," ucap Toto dalam acara diskusi virtual, Selasa (23/5/2023).

Toto mencontohkan penurunan elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang hanya turun sebesar 3 persen ketika diterpa isu penolakan Timnas Israel berlaga di Piala Dunia U-20.

Begitu juga dengan partai lain seperti Gerindra yang naik 4 persen dalam hasil survei terbaru dan juga Nasdem yang sempat meningkat saat mendeklarasikan bakal calon presidennya.

"Jadi kita juga harus melihat bahwa Nasdem mengumumkan Anies dia lompat sekitar 4 persen, sekarang Gerindra lompat 4 persen," imbuh dia.

Toto menjelaskan, hasil survei Litbang Kompas kali ini bisa jadi berubah ketika dilakukan survei terbaru di masa depan.

Tetapi survei kali ini menggambarkan, ada posisi kuat yang didapatkan beberapa partai politik khususnya di papan atas.

"Jadi ada batas-batas kalau itu memang konferm, komposisinya, strong voter yang jadi basis dari penguasaan partai-partai ini," kata dia.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian kurang lebih 2,83 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Dalam hasil survei diperlihatkan PDI-P berada di posisi puncak eletoral dengan 23,3 persen, disusul Gerindra 18,6 persen, Demokrat 8,0 persen, Golkar 7,3 persen, PKB 5,5 persen, PKS 3,8 persen.

Kemudian di papan bawah ada PAN 3,2 persen, Perindo 3,1 persen, PPP 2,9 persen. Partai lainnya dari Hanura, PBB, PSI, Gelora, Buruh, Garuda, Ummat dan PKN masih berada di bawah 1 persen. Sedangka 15,8 persen responden lainnya menjawab tidak tahu.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/24/11381731/litbang-kompas-jika-tidak-ada-badai-politik-posisi-elektabilitas-parpol-tak

Terkini Lainnya

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke