Tegaskan Tak Ada Politisasi dalam Penetapan Tersangka Johnny Plate, PDI-P: Korupsi, ya Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan, penetapan tersangka Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate tidak berkaitan dengan politik.

Menurut dia, penetapan tersangka itu sudah melalui proses penegakan hukum yang berbasis keadilan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Ya sudah ditegaskan oleh Bapak Presiden Jokowi bahwa penegakan hukum itu menegakan berbasiskan keadilan, kebenaran di dalam hukum berdasarkan fakta-fakta hukum," kata Hasto ditemui usai peluncuran buku di gedung Lemhannas, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

"Sehingga tidak ada politisasi terkait dengan hal tersebut," tambah dia.

Apalagi, tambah Hasto, kasus yang melibatkan Johnny hingga ditetapkan tersangka diduga adalah tindak pidana korupsi.

Menurut dia, kasus korupsi tidak bisa ditafsirkan berbeda, apalagi diasumsikan adanya intervensi politik.

"Korupsi ya korupsi, tidak bisa ditafsirkan lain," ujarnya.

Hasto menegaskan bahwa PDI-P tak pernah mengintervensi terkait rencana reshuffle atau perombakan kabinet setelah penetapan tersangka Johnny.

PDI-P menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal peluang terjadinya reshuffle atau perombakan kabinet terhadap menteri-menteri Nasdem.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan respons atas isu-isu yang menyebut adanya dugaan intervensi politik di dalam penetapan Johnny G Plate sebagai tersangka kasus korupsi penyediaan menara base tranceiver station (BTS) 4G.

Menurut Jokowi, Kejagung pasti bekerja secara profesional dalam menangani kasus yang menyeret nama sekretaris jenderal Partai Nasdem tersebut.

"Yang jelas Kejagung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus ini," ujar Jokowi dalam keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Jumat (19/5/2023).

Awak media pun kembali menegaskan soal dugaan adanya intervensi politik usai Jokowi memberikan jawaban pertama.

Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memberikan pernyataan senada.

"Kejagung akan terbuka dan bekerja profesional," tegas Jokowi.