Salin Artikel

Yusril Kenang Detik-detik Soeharto Mundur, Orde Baru Runtuh, Berganti Era Reformasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang petang, suasana rumah Presiden kedua RI, Soeharto, di Jalan Cendana, Menteng, Jakarta Pusat pada 20 Mei 1998, riuh sedang.

Wakil Presiden ke-4 RI Umar Wirahadikusumah, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, dan Wakil Presiden pada saat itu, Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie terlibat pembicaraan di dalam sebuah rapat bersama Soeharto.

Mereka berdiskusi mengenai rencana yang akan dilaksanakan pada keesokan harinya, 21 Mei 1998 atau bertepatan dengan runtuhnya Orde Baru.

Yusril Ihza Mahendra yang pada saat itu menjabat sebagai staf Sekretariat Negara sekaligus penusil pidato Soeharto, juga berada di dalam rumah tersebut.

Tak berselang lama, Yusril memilih meninggalkan rumah cendana untuk pergi ke Jalan Pekalongan, Menteng, Jakarta Pusat. Tempat yang dituju adalah kediaman Malik Fadjar, Menteri Agama periode 1998-1999.

Di tempat tersebut, Yusril bertemu dengan Menteri Negara Perumahan rakyat dan Permukiman, Akbar Tanjung. Kepada Yusril, politikus senior Partai Golkar itu mengungkapkan bahwa para menteri Kabinet Pembangunan VII, kabinet terakhir Orba, akan mengundurkan diri.

“Ternyata benar, dibuka bajunya Akbar Tanjung, ada surat yang isinya rapat dipimpin Pak Ginandjar (Kartasasmita), dan benar ada menteri yang mundur,” ujar Yusril dalam wawancaranya bersama Kompas.com, Senin (15/5/2023).

Ginandjar Kartasasmita merupakan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ia pun bergegas kembali ke Jalan Cendana untuk menghadap Soeharto.

Informasi yang ia terima dari Akbar Tandjung langsung disampaikan kepada orang nomor satu di negeri itu.

Soeharto terdiam. Pria paruh baya yang pada saat itu berusia 76 tahun tersebut merenung.

“(Pukul) 09.30 WIB saya menghadap Soeharto, saya ngobrol panjang dengan Pak Harto dan ia merenung, jika menteri mundur maka beliau juga,” ujar Yusril.

Sudah lama ingin mundur

Yusril menyebutkan, Soeharto sebenarnya sudah memiliki keinginan untuk mundur sebelumnya. Itu terjadi pada akhir 1997.

Suatu hari, Panglima Angkatan Bersenjata RI saat itu, Jenderal TNI Feisal Tanjung, menghadap Soeharto dengan didampingi Yusril.

“Akhirnya beliau (Soeharto) mengatakan ‘lebih baik saya cukup sampai di sini’. Saya katakan, ‘ya Pak, ini waktu yang paling tepat buat Bapak’,” kata Yusril.

Krisis moneter dan keadaan negara yang tidak menentu menjadi salah satu penyebab Soeharto memilih “menyerah”.

“Memang sangat sulit mengatasi keadaan, tapi ketika sudah krisis terjadi itu pun sebenarnya Pak Harto sudah beberapa kali mengatakan akan lengser,” ujar Yusril.

Sepulang dari Kairo, Mesir, pada kisaran 15-18 Mei 1998, dalam ingatan Yusril, Soeharto disarankan membentuk komite reformasi saat bertemu tokoh-tokoh Islam.

“Saya termasuk (yang) disuruh menyusun nama-namanya. Saya dulu sampaikan ke presiden. Tapi pembentukan komite reformasi itu kan gagal,” kata Yusril.

“Dan itu puncaknya salah satu juga yang menyebabkan Pak Harto (mundur) itu, menteri-menteri itu mundur, memuncak keputusannya untuk mengundurkan diri,” ujar Yusril.

Sempat minta susun UU Pemilu baru

Menjelang lengser, Yusril mengungkap, Soeharto sebenarnya sempat menunjuk beberapa universitas untuk menyusun UU Pemilu yang baru.

“Nah supaya diadakan pemilu segera dan sebenernya komite reformasi itu akan mendampingi presiden dalam masa transisi itu,” tutur Yusril.

Namun, karena Soeharto menganggap bahwa dirinya sudah tidak dipercaya lagi oleh para pembantunya di kabinet, Presiden kedua RI itu memutuskan untuk mengundurkan diri.

“Karena itu beliau setuju untuk mengundurkan diri itu,” ucap Yusril.

Hingga pada akhirnya, 21 Mei 1998, Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden, mengakhiri kekuasaannya selama 32 tahun.

Orde Baru runtuh, presiden digantikan oleh BJ Habibie yang sebelumnya menjabat wapres. Era reformasi dimulai.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/20/15073351/yusril-kenang-detik-detik-soeharto-mundur-orde-baru-runtuh-berganti-era

Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke