Purnawirawan TNI Divonis 11 Tahun Penjara dan Denda Rp 8 Miliar di Kasus Korupsi TWP AD

Sidang beragendakan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Militer Koneksitas digelar di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada Senin (15/5/2023).

Dikutip dari rilis yang diterbitkan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (17/5/2023) hari ini, terdakwa Kolonel CZI (Purn) Cori Wahyudi AHT dijatuhkan pidana selama 11 tahun penjara dan denda Rp 8.845.000.000 subsider penjara 4 tahun.

"Menjatuhkan pidana pokok penjara selama 11 tahun dipotong masa tahanan dan membayar denda Rp 750.000.000 subsidair 6 bulan penjara," tulis Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menyampaikan putusan majelis hakim, seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu.

Sedangkan, terdakwa KGS M. Mansyur Said divonis pidana 14 tahun penjara dan denda uang pengganti senilai Rp 52.270.560.912 subsider 6 tahun penjara.

Selain itu, Majelis Hakim Militer Koneksitas memerintahkan agar segera dilakukan penahanan terhadap kedua terdakwa.

Cori Wahyudi ditahan di Instalasi Tahanan Militer (Staltahmil) Cimanggis. Sementara Mansyur Said di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

"Terhadap putusan tersebut, para Terdakwa mengajukan banding, sementara Tim Penuntut Koneksitas menyatakan pikir-pikir," ujar Ketut Sumedana.

Menurut Ketut, pelaksanaan persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum.

Adapun Majelis Hakim Militer Koneksitas pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta itu dipimpin oleh Brigjen TNI Faridah Faisal. Dengan hakim anggota Kolonel Sus Siti Mulyaningsih dan Kolonel CHK (Tituler) Teguh Santoso.

Dalam perkara tersebut, Kejagung menjelaskan peran Kolonel (Purn) Cori Wahyudi adalah menunjuk tersangka Mansyur Said selaku pihak penyedia lahan perumahan prajurit di wilayah Nagreg, Jawa Barat, dan Gandung, Palembang.

Cori Wahyudi juga berperan menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) untuk pengadaan lahan di Gandus dan Nagreg dan telah diduga menerima aliran uang dari tersangka Mansyur Said.

Selain itu, diduga telah terjadi penyimpangan atas perjanjian kerja sama untuk pengadaan lahan di Nagreg, yaitu pembayaran dilakukan tidak sesuai progres perolehan lahan, pembayaran 100 persen hanya jika sudah menjadi sertifikat induk.

Sementara itu, penyimpangan atas perjanjian kerja sama untuk pengadaan lahan di Gandus, yaitu pembayaran dilakukan tidak sesuai mekanisme, pengadaan tanpa kajian teknis, perolehan hanya dokumen surat pernyataan pelepasan hak atas tanah (SPPHT) dengan keterangan luas 40 hektar tanpa bukti fisik tanah.

Hal itu berakibat lahan yang diperoleh nihil dari pembayaran Rp 41,8 miliar. Selain itu, KGS MMS tidak membeli kembali SPPHT yang gagal hak guna garap (HGG) atau sertifikat induk.

Yus dan Ni Putu divonis 16 tahun penjara dan denda uang pengganti masing-masing sebanyak Rp 34 miliar dan Rp 80 miliar dalam sidang di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada Selasa (31/1/2023) lalu.

Secara singkat peran Yus Adi diduga telah mengeluarkan uang sebesar Rp 127,7 miliar dari rekening TWP AD ke rekening pribadinya untuk kepentingan pribadi.

Sementara itu, Ni Putu diduga menerima uang transfer dari YAK dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi, serta korporasi miliknya, yaitu PT GSH.