Salin Artikel

Maju Jadi Caleg 2024, Menaker Ida: Kalau Harus Kampanye dan Cuti, Kita Cuti

Ida menekankan bahwa tugasnya sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju tetap membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagaimana tugas dan fungsi yang telah dimandatkan kepadanya.

Kalau harus kampanye, ia akan berbagi tugas dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

Ia akan mengajukan cuti jika mengharuskan. Bahkan, akan memanfaatkan hari libur seperti Sabtu dan Minggu.

"Kalau harus kampanye dan harus cuti, ya kita cuti. Tapi akan baik saya akan memanfaatkan hari Sabtu Minggu. Kalau Pak Wamennya juga nyalon, ya kami akan berbagi tugas dengan Pak Wamen," kata Ida di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Senin (15/5/2023).

"Kalau, misalnya harus seperti ini harus diupayakan sih berjalan dengan baik, tidak mengganggu kinerja, tidak mengganggu kinerja di Kementerian. Kami akan berbagi," ujarnya lagi.

Menurut Ida, seorang menteri yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif bukanlah hal yang baru. Di pemilu sebelumnya, ada beberapa menteri yang mencalonkan diri sebagai caleg.

Apalagi kata Ida, mencalonkan diri sebagai caleg tidak membutuhkan energi besar seperti calon presiden (capres).

"Tentu mencalonkan itu kan bukan calon presiden yang membutuhkan energi yang luar biasa," katanya.

Lebih lanjut, Ida memastikan akan menguatkan tim di partai politik yang mendukungnya sehingga tak perlu turun langsung ke lapangan jika memungkinkan.

Kalau terpaksa dan harus cuti dari jabatannya sebagai menteri untuk berkampanye, ia akan menguatkan tim di Kemenaker.

"Pasti Kami akan kuatkan tim Kemenaker jika harus cuti, maka tim Kementerian Ketenagakerjaan ini akan kuat. Dan juga akan memperkuat tim saya, jadi nggak perlu saya turun secara langsung kecuali hari libur atau jika terpaksa pun saya harus cuti gitu," ujar Ida.

Alasannya, selama ini belum ada kader PKB dari Dapil DKI Jakarta yang sukses mendapatkan kursi Parlemen RI.

“Alhamdulilah pada 2024 ini, insya Allah Bu Ida Fauziyah, Menteri Tenaga Kerja akan berangkat dari Dapil 2 DKI Jakarta,” kata Jazilul di kantor DPP PKB, Senen, Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Jazilul mengatakan, Dapil 2 DKI Jakarta terdiri dari Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri.

PKB, menurutnya, ingin mulai menggarap dapil yang berada di perkotaan.

Pasalnya, selama ini partai politik (parpol) yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu memang berasal dari wilayah pedesaan.

“Menjadi tantangan kita, karena PKB memang lahir dari akar pedesaan, dan akar (persoalan) di situ, itu di daerah pemilihan DKI Jakarta,” ujar Jazilul.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/15/16305051/maju-jadi-caleg-2024-menaker-ida-kalau-harus-kampanye-dan-cuti-kita-cuti

Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke