Saat Golkar di Simpang Jalan Mencari Kawan Koalisi Menuju 2024...

JAKARTA, KOMPAS.com - Arah dukungan politik dari Partai Golkar terhadap bakal calon presiden tertentu menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024

Sebelumnya Partai Golkar membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Akan tetapi, nasib koalisi itu dipertanyakan setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. PPP juga memutuskan bergabung dengan PDI-P dan mendukung Ganjar.

Setelah manuver PPP itu, Partai Golkar lantas mencoba merapat ke kubu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang digagas oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Akan tetapi, setelah beberapa kali melakukan pertemuan, PKB menyatakan supaya Golkar mau menjadi tim pemenangan Prabowo yang diusung sebagai bakal calon presiden dari KKIR.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Nusron Wahid yang menjadi utusan tim pemenangan koalisi besar mengatakan, mereka tetap menginginkan sang Ketua Umum Airlangga Hartarto dipasangkan dengan Prabowo.

"Salah satu proporsal adalah Prabowo presiden, dan wakil presidennya dari KIB yaitu Airlangga Hartarto," kata Nusron dalam pertemuan PKB dan Golkar di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (10/5/2023).

Akan tetapi, Nusron mengatakan, usulan tersebut harus diterima oleh partai-partai yang ada di koalisi besar, seperti PKB dan PAN. Menurut dia, PKB dan Golkar selaku motor pembentukan koalisi besar sedang bekerja untuk mencari titik temu.

"Semangat kerjanya adalah niat untuk menang dan cara kerja untuk menang. Dan kalau sudah ketemu semangat kerjanya, dan figur itu nomor sekian. Persentase sudah 70 persen," kata dia.

Selanjutnya, Nusron mengungkapkan bahwa Gerindra sudah pasti akan mengusung Prabowo sebagai capres. Saat ini, kata dia, baik Golkar dan PKB sedang saling menawarkan sosok cawapres kepada Prabowo.

Di sisi lain, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB Faisol Riza justru mempunyai pendapat berbeda. Hal itu disebabkan PKB menginginkan sang Ketua Umum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dipasangkan dengan Prabowo.

Sementara Airlangga, kata Faisol, diharapkan mau menjadi ketua tim pemenangan Prabowo.

“Kita senang kalau Pak Airlangga jadi ketua tim pemenangan,” ujar Faisol di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (10/5/2023).

Menurut Faisol, saat ini PKB dan Gerindra sepakat mengusung formasi bakal capres-cawapres Prabowo dan Muhaimin.

“Ya kan tim pemenangan, kayak Pak Erick kan tim pemenangan. Kan Pak Erick jadi anak istimewa, kira-kira begitu,” ujar dia.

Di sisi lain, ia menampik jika dianggap penjajakan koalisi besar menjadi alternatif pembentukan koalisi PKB-Golkar apabila negosiasi dengan partai politik (parpol) lain mentok di tengah jalan.

“Enggak, belum ada opsi itu,” ujar Faisol.

Ketika dikonfirmasi terpisah, Nusron merasa keberatan dengan gagasan PKB supaya Airlangga menjadi tim pemenangan Prabowo-Muhaimin.

Nusron kemudian menekankan rapat antara elite PKB dan Partai Golkar sebagai tim pemenangan koalisi besar sama sekali tidak membahas soal pengusungan calon presiden (capres) dan cawapres.

Keputusan itu, menurut Nusron, diserahkan pada ketua umum partai politik (parpol) koalisi besar.

“Rapat tadi tidak membicarakan soal capres dan cawapres. Kita sepakat soal itu dibahas bersama ketum koalisi,” kata dia.

Sebanyak lima partai politik pendukung pemerintahan saat ini memang sedang menjajaki pembentukan koalisi besar.

Kelimanya adalah Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, PPP sudah menekankan tak bisa berkoalisi dengan parpol yang tidak mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).

Sementara itu, PAN ingin mendukung Erick Thohir untuk ikut dalam kontestasi Pilpres 2024.

Antara 2 pilihan

Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategi Agung Baskoro, jika perundingan antara Golkar dan PKB terkait posisi di KKIR atau siapa yang berhak menjadi pendamping Prabowo sebagai bakal cawapres buntu maka hanya terdapat satu jalan keluar untuk saat ini.

"Jika akhirnya kebuntuan politik terjadi dengan Gerindra-PKB terkait cawapres ini, maka pilihan paling realistis untuk Golkar adalah berlabuh ke PDI-P walaupun tetap sebagai pelengkap juga sebagaimana di KKIR," kata Agung saat dihubungi Kompas.com, Jumat (12/5/2023).

Di sisi lain, kata Agung, jika PKB tetap ingin mendapatkan posisi bakal cawapres mendampingi Prabowo maka menurut dia Golkar punya peluang untuk meminta jatah di kabinet, seandainya koalisi itu memenangkan Pilpres 2024 mendatang.

"Yang berarti PKB mendapat kursi cawapres dan Golkar bisa leluasa di tataran posisi kabinet. Atau malah sebagai win-win solution, tak ada satupun kader PKB atau Gerindra yang dipilih oleh Prabowo sebagai cawapres karena sosok ini dipilih di luar kedua partai tersebut," ucap Agung.

Secara terpisah, peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai kecil kemungkinan Golkar bakal mengikuti jejak PPP merapat ke PDI-P.

Sebab di masa lalu Golkar dan PDI-P selalu berada dalam posisi berhadapan secara politik.

Bawono menilai peluang Golkar untuk mencari wadah baru supaya tujuan politik mereka tercapai kemungkinan besar hanya bisa dilakukan melalui KKIR.

Penyebabnya menurut dia karena Prabowo merupakan mantan kader Golkar sehingga dianggap mempunyai pandangan dan gaya berpolitik yang tidak jauh berbeda.

"Sebagaimana diketahui di masa lalu ketua umum dari Partai Gerindra Prabowo merupakan bagian dari keluarga besar Partai Golkar. Jadi terdapat kesamaan gen politik," kata Bawono.

Bawono menambahkan, jika Golkar ingin bergabung ke dalam barisan Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Partai Demokrat, Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), maka posisinya kemungkinan akan sama jika merapat ke PDI-P.

"Tidak boleh mematok nama ketua umum mereka sebagai bakal cawapres untuk dipasangkan dengan Anies Baswedan sebagai harga mati untuk berkoalisi," ucap Bawono.

(Penulis : Tatang Guritno, Adhyasta Dirgantara | Editor : Icha Rastika)