Mendagri Lantik Ismail Pakaya Jadi Pj Gubernur Gorontalo

Pelantikan itu dilaksanakan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (12/5/2023).

Adapun pelantikan Ismail berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 39/P Tahun 2023.

Dalam sambutannya, Tito mengatakan, pelantikan ini merupakan momentum penting bagi Gorontalo.

Menurut dia, Pj yang ditugaskan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah dapat dievaluasi per 3 bulan sekali sebagaimana diatur Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016.

“(Keputusan penunjukan Pj) itu berlaku (maksimal) satu tahun. Setelah satu tahun dapat diperpanjang saat tahun lagi atau diganti dengan orang yang berbeda,” ujar Tito dilansir dari siaran pers Kemendagri, Jumat.

Mendagri mengungkapkan, hasil dari evaluasi Pj tersebut kemudian dibawa ke Sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin langsung oleh Presiden.

Sidang tersebut turut diikuti oleh wakil presiden, sejumlah menteri, hingga kepala lembaga.

Dari rapat tersebut kemudian diputuskan nama Pj yang bakal bertugas memimpin daerah provinsi.

Selain melantik Pj Gubernur Gorontalo, Mendagri Tito melantik Zudan Arif Fakhrulloh sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat.

Tito menyampaikan, pergantian Pj Gubernur Sulawesi Barat dan Gorontalo merupakan upaya penyegaran dalam menjalankan pemerintahan daerah.

Sebelumnya, Pj Gubernur Sulawesi Barat dijabat oleh Akmal Malik dan Pj Gubernur Gorontalo dijabat oleh Hamka Hendra Noer.

“Saya kira pengalaman 1 tahun Pak Akmal Malik dan Pak Hamka, syukur kepada Allah SWT telah mendapatkan kesempatan menjadi penjabat gubernur dan saya yakin untuk Pak Hamka juga menjadi kebanggaan tersendiri karena pulang kampung,” ujar Tito.

Dia yakin, Pj Gubernur Sulawesi Barat dan Gorontalo yang baru saja dilantik dapat menjalankan tugas dengan optimal.

Tito menuturkan, latar belakang kinerja keduanya yang dikenal cukup baik dan berkontribusi positif membuatnya optimistis.

Dia berpesan agar jajaran Pj Gubernur tersebut dalam melakukan terobosan di daerah masing-masing.

“Rekan-rekan Pj tolonglah berpikir berbeda. Jangan begitu masuk ikuti arus," ujar Tito.

"(Pj) kepala daerah yang ditunjuk, itu adalah penugasan dari pemerintah pusat sesuai amanat UU untuk mengisi kekosongan karena adanya jabatan yang habis masa jabatan,” kata dia.

Zudan Arief Fakhrulloh merupakan pejabat tinggi madya yang menjabat sebagai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kemendagri.

Sementara itu, Ismail Pakaya merupakan Staf Ahli Bidang Sosial, Politik, dan Kebijakan Publik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).