Salin Artikel

KTT Ke-42 ASEAN, Menko Polhukam Akan Pimpin Sidang Dewan Politik dan Bahas Keamanan Kawasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akan memimpin pertemuan ke-26 dewan politik dan membahas keamanan ASEAN atau ASEAN Political and Security Council (APSC) pada hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN, Selasa (9/5/2023).

“Mengenai pertemuan dewan politik dan keamanan ASEAN atau APSC, agenda utama kami adalah membahas kemajuan dan implementasi cetak biru pilar Politik dan Keamanan ASEAN 2025,” kata Mahfud dalam siaran pers Kemenko Polhukam, dikutip Senin (8/5/2023).

Cetak biru tersebut, lanjut Mahfud, bertujuan untuk meningkatkan kerja sama negara-negara ASEAN, khususnya terkait isu-isu politik dan keamanan.

“Itu sebabnya, kami sekaligus akan melakukan koordinasi seluruh badan sektoral dalam pilar Polkam (politik dan keamanan) ASEAN, serta sinkronisasi isu-isu yang bersifat lintas badan sektoral dan lintas pilar masyarakat ASEAN,” ujar Mahfud.

Adapun cetak biru pilar Politik dan Keamanan ASEAN disusun berdasarkan Piagam ASEAN dan dokumen ASEAN lain serta memuat 290 langkah aksi yang wajib diimplementasikan oleh seluruh negara anggota ASEAN.

Selain memimpin sidang APSC, Mahfud juga akan mendampingi Presiden Joko Widodo menghadiri KTT ke-42 ASEAN serta menghadiri pertemuan interface dengan ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) pada Rabu (10/5/2023).

Diketahui, KTT ke-42 ASEAN akan digelar di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada 9-11 Mei 2023.

Diperkirakan, agenda internasional itu akan dihadiri 1.000 hingga 1.500 delegasi dari berbagai negara di ASEAN.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/08/11590161/ktt-ke-42-asean-menko-polhukam-akan-pimpin-sidang-dewan-politik-dan-bahas

Terkini Lainnya

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke