Salin Artikel

Wapres Peringatkan Pejabat yang Pimpin Parpol Tak Abaikan Tugasnya

"Karena dia pejabat sebaiknya juga jangan sampai kemudian tugasnya itu terabaikan, jangan sampai dia mengabaikan tugasnya," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Bengkulu, Kamis (4/5/2023).

Ma'ruf memahami bahwa pejabat pemerintah yang juga berstatus tokoh partai politik pasti akan disibukkan dengan beragam persoalan politik.

Sebab, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 memang hanya dalam hitungan bulan sehingga mereka juga harus mempersiapkan partainya menghadapi pemilu.

Namun, Ma'ruf menekankan bahwa mereka mesti dapat menempatkan diri dalam menjalankan tugas gandanya sebagai pejabat pemerintah maupun pimpinan partai politik.

"Ini yang harus bisa menempatkan diri, saya kira itu imbauan saya itu karena dia punya tugas ganda bagi mereka yang memang pimpinan partai politik," ujar Ma'ruf.

Seperti diketahui, ada empat ketua umum partai politik yang duduk di Kabinet Indonesia Maju maupun di tingkat pemerintahan pusat.

Mereka adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Kemudian Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdangan, serta Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan.

Di samping itu, ada pula Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sudah mendapatkan tiket sebagai bakal calon presiden setelah diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/04/15093161/wapres-peringatkan-pejabat-yang-pimpin-parpol-tak-abaikan-tugasnya

Terkini Lainnya

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke