Salin Artikel

Pengamat Ini Prediksi Duet Prabowo-Ganjar Bisa Terwujud jika...

Hanya saja, dengan catatan, Prabowo Subianto bisa meyakinkan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Terutama, soal perjanjian Batutulis yang dianggap belum selesai.

"Pak Prabowo bisa meyakinkan Ibu Mega bahwa ada sebuah perjanjian di Batutulis, yang belum dipenuhi oleh Bu Mega, kemudian Pak Prabowo berhasil meyakinkan baru bisa tuh Prabowo-Ganjar," kata Hendri ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/5/2023).

Jika demikian, pria yang karib disapa Hensat itu yakin Prabowo-Ganjar terwujud pada Pilpres 2024.

Menurut Hensat, Prabowo mesti meyakini Megawati untuk bisa maju sebagai capres pada Pilpres mendatang.

Sebab, dia menilai peluang Prabowo saat ini hanya sebagai cawapres, kecuali Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mau menjadi cawapresnya.

"Jadi, Pak Prabowo kalau mau menjadi kontestan pemilu hari ini pilihannya cuma cawapres, atau dia (hanya) nonton saja (tak ikut kontestasi). Kenapa? Karena cawapresnya Pak Ganjar," imbuh dia.

Akan tetapi, Hensat menilai sejauh ini duet Prabowo-Muhaimin tak kunjung terjadi meski koalisi Gerindra-PKB sudah terbentuk.

"Prabowo itu sangat tergantung dengan Cak Imin (Muhaimin) untuk bisa menjadi capres. Nah tapi kan sampai hari ini mereka enggak jadi-jadi tuh. Cak Imin enggak diumumkan terus sebagai cawapres Pak Prabowo," sebut dia.

Duet Prabowo-Ganjar sempat mengemuka beberapa bulan lalu ketika Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyampaikan potensi keduanya dipasangkan.

Belakangan, setelah pengumuman itu, duet Ganjar-Prabowo pun mengemuka kembali.

Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga membenarkan bahwa Prabowo masuk sebagai salah satu kandidat yang bisa mendampingi Ganjar dalam Pilpres 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/04/05432181/pengamat-ini-prediksi-duet-prabowo-ganjar-bisa-terwujud-jika

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke