Gaya Komunikasi Jokowi Dinilai Tak Etis jika Pakai Kantor Presiden untuk Kepentingan Politik Golongan Sendiri

Bukan tanpa sebab, Dedi menduga pertemuan itu sarat kepentingan politik praktis, terkait Pemilu dan Pilpres 2024.

"Pertama, pertemuan itu jelas tidak etis karena menggunakan kantor presiden untuk kepentingan politik praktis," kata Dedi kepada Kompas.com, Rabu (3/5/2023).

"Jokowi kehilangan wibawa kepala negara karena telah menggunakan kekuasaan untuk kepentingan golongannya sendiri," ujarnya lagi.

Bahkan, Dedi menduga pertemuan itu bisa saja membahas tentang upaya pembentukan koalisi besar.

Apalagi, kata Dedi, pertemuan itu dilakukan setelah resminya Ganjar Pranowo diusung oleh PDI-P sebagai bakal calon presiden (bacapres) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga telah dideklarasikan sebagai bacapres.

Akan tetapi, Dedi juga menduga pertemuan itu juga membahas nasib Partai Nasdem.

"Potensi pertemuan itu untuk menandai reshuffle kabinet, utamanya menentukan nasib Nasdem," kata Dedi.

Jika asumsinya benar, Dedi memiliki pandangan lain terkait gaya kepemimpinan komunikasi politik Jokowi.

Semestinya, menurut Dedi, Jokowi menempatkan diri sebagai kepala negara bukan penguasa.

Namun, pertemuan semalam dinilai menunjukkan sifat penguasa yang ada di balik Jokowi.

"Ia (Jokowi) menempatkan diri bukan sebagai kepala negara, melainkan sebagai penguasa yang memosisikan diri sebagai kelas pengatur. Sementara partai politik dia posisikan sebagai kelas kedua sekaligus kelas tertindas," ujar Dedi.

"Jokowi satu sisi menunjukkan atribut sederhana, sisi lain ia penguasa yang tidak pedulikan sisi etis dan wibawa," katanya lagi.

Enam ketum parpol koalisi hadir. Satu ketum partai politik koalisi, yaitu Surya Paloh, tidak hadir.

Partai Nasdem menyebutkan bahwa Surya Paloh tidak diundang dalam pertemuan.

Selain itu, Surya Ploh juga disebut tengah berada di luar negeri.

Sementara itu, sejumlah ketum parpol yang hadir mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan politik praktis dalam pertemuan itu.

Salah satu yang diduga dibahas dalam pertemuan adalah wacana koalisi besar.

Namun, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku hal itu tak dibahas.

"Kita tidak bahas spesifik mengenai itu, tapi lebih kepada tantangan-tantangan perekonomian ke depan yang juga sering disampaikan oleh Bapak Presiden terkait juga dengan tantangan middle income trap," kata Airlangga usai pertemuan, Selasa.