Kemensos Berikan Kebutuhan Logistik untuk WNI yang Berhasil Dievakuasi dari Sudan

Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Non Alam Kemensos Mira Riyati mengatakan, pihaknya telah melaukan upaya optimal untuk proses evakuasi WNI dari Sudan.

"Kami sudah siapkan mulai dari pemenuhan kebutuhan logistik," ujar Mira dalam keterangan tertulis, Jumat (28/4/2023).

Mira mengatakan, Kemensos sudah menyediakan beberapa layanan pemenuhan kebutuhan logistik selama di Asrama Haji Pondok Gede, tempat penginapan WNI yang baru tiba di Indonesia.

Bantuan tersebut seperti kidsware, pakaian dewasa pria dan wanita, pakaian anak, mainan edukasi anak, pakaian dalam pria dan wanita, perlengkapan mandi dan permakanan nasi box.

Total bantuan Rp 11.114.770.000 dan layanan dukungan psikososial yang diberikan selama lima (lima) hari sejak 28 April hingga 2 Mei 2023.

Mira juga mengatakan, WNI yang tiba di Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta dilakukan pemeriksaan kesehatan hingga tes antigen

Lebih lanjut, Mira mengungkapkan, pemenuhan dasar logistik dan penginapan diberikan sementara sebelum kembali ke daerah masing-masing.

Lokasi pengungsian di Asrama Haji Pondok Gede sudah disiapkan tiga tower yang terbagi menjadi 1 tower untuk keluarga, 1 tower untuk pria lajang, 1 tower untuk wanita lajang, dan 1 gedung tambahan bagi WNI yang sakit.

"Selain itu, Kementerian Sosial menyiapkan tujug psikolog untuk memberikan Layanan Dukungan Psikososial, 1 tenda untuk tempat bermain anak-anak, 1 tenda lainnya untuk Posko Kesehatan dari Kementerian Kesehatan," kata Mira.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, ratusan WNI tersebut tiba dengan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA 991.

WNI yang tiba di Tanah Air terdiri dari 248 perempuan, 137 laki-laki, dan 43 anak-anak.

Diketahui, Sudan tengah mencekam karena pertempuran meletus antara tentara reguler dan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) yang sudah berlangsung selama lebih dari sepekan.

Pertempuran untuk memperebutkan kekuasaan tersebut telah menewaskan ratusan orang dan membuat jutaan orang Sudan tidak mendapatkan akses ke layanan dasar.