Salin Artikel

Pamer Pernah Hampir Menang Lawan Koalisi Besar, PKS: Sekarang Harus Hampir Kalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan PKS sudah terbiasa dalam menghadapi 'koalisi besar' di setiap kontestasi pemilu.

Syaikhu bahkan memamerkan kalau PKS pernah hampir menang melawan 'koalisi besar' dalam kontestasi di Pilkada DKI Jakarta.

Namun, yang pasti, kali ini dia berharap PKS bisa betul-betul menang melawan 'koalisi besar' di Pemilu 2024.

"Dulu di DKI kita berhadapan dengan koalisi besar, ya kita hadapi juga. Itu pun sudah hampir menang. Mudah-mudahan kalau sekarang ini enggak hampir lagi. Kalau hampir kalah boleh lah ha ha ha. Yang penting bisa menang," ujar Syaikhu saat ditemui di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (18/4/2023).

Syaikhu mengaku tidak mempermasalahkan sejumlah partai koalisi pemerintahan yang sedang menjajaki pembentukan koalisi besar.

Partai-partai yang dimaksud adalah PAN, Golkar, PPP, PKB, dan Gerindra. Mereka disebut bersatu di bawah komando Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sementara, PKS berada dalam poros Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Nasdem dan Demokrat.

Syaikhu menegaskan PKS tidak gentar dalam menghadapi koalisi besar.

"Saya kira kalau bagi PKS, kami terbiasa untuk berhadapan dengan koalisi-koalisi yang... (besar)," ucapnya.

Syaikhu mengatakan PKS akan berada dalam barisan untuk menegakkan demokrasi, di mana mereka ingin menghadirkan banyak calon bagi rakyat.

Dengan begitu, kata dia, masyarakat jadi memiliki banyak pilihan calon pemimpin pada Pemilu 2024 mendatang.

"Kita ingin justru ini lah, menegakkan demokrasi dengan memperbanyak pilihan. Sehingga dengan begitu masyarakat bisa menentukan pilihannya secara bebas, leluasa. Ke arah mana yang kira-kira akan diambil," imbuh Syaikhu.

https://nasional.kompas.com/read/2023/04/18/18391211/pamer-pernah-hampir-menang-lawan-koalisi-besar-pks-sekarang-harus-hampir

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke