Salin Artikel

Cak Imin Sebut 5 Parpol dari KKIR dan KIB Sempat Bertemu Matangkan Koalisi Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, partai politik (parpol) yang tergabung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) sempat melakukan pertemuan beberapa waktu lalu.

Adapun KIB terdiri dari Partai Gerindra dan PKB. Kemudian, KKIR terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP.

"(Pertemuan) Terakhir beberapa hari yang lalu. Tapi Lebaran, saya kayanya belum ada lagi ya yang setelah Lebaran," kata Cak Imin saat ditanyakan apakah sudah ada pertemuan yang dilakukan untuk mematangkan koalisi besar di DPP PKB, Jakarta, Selasa (18/4/2024).

Cak Imin belum mau banyak membeberkan soal pertemuan itu. Dia hanya mengatakan pertemuan tersebut digelar di Jakarta.

Lebih lanjut, Cak Imin menyebut, pertemuan itu dihadiri perwakilan lima parpol yang terdiri dari anggota KIB dan KKIR.

"Iya cuma berapa, iya 5. Jakarta," ucap Cak Imin.

Saat ditanyakan lebih jauh soal isi pertemuan tersebut, Cak Imin mengatakan, hal itu terkait pematangan koalisi besar, serta mempersiapkan antisipasi keputusan Makhkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu.

"Belum, baru pematangan, terutama kita bertemu mengantisipadi keputusan MK, kita mengingatkan MK supaya jangan gegabah, ini semua pelaksanaan pemilu sudah siap semuanya, caleg sudah mulai pendaftaran nanti Mei ini. PKB sudah 100 persen calegnya lengkap. Jangan sampai dirusak oleh MK," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/04/18/18193681/cak-imin-sebut-5-parpol-dari-kkir-dan-kib-sempat-bertemu-matangkan-koalisi

Terkini Lainnya

PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke