Salin Artikel

Kakorlantas Sebut Skema Ganjil Genap di Tol Situasional Selama Operasi Ketupat 2023

Menurut Firman, skema tersebut juga diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) terkait pelaksanaan rekayasa lalu lintas.

"Kita dalam SKB bersama ganjil genap ini saya katakan sebagai salah satu opsi untuk mengurangi kepadatan. Imbauan saya tadi, sangat situasional," kata Firman di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Senin (17/4/2023).

Firman mengatakan, rekayasa lalu lintas yang dilakukan selama momentum libur dan cuti Lebaran 2023 bukan operasi penegakan hukum, melainkan masuk kategori operasi pengaturan pelayanan yang mengutamakan tindakan preventif dan pencegahan.

Oleh karena itu, rekayasa ganjil genap hanya akan diterapkan jika situasi kendaraan di lapangan sudah cukup padat.

"Jadi untuk mencegah macet, yang punya mobil genap ya berangkat genap aja deh, nanti siapa tahu Pak Eddy (Kabagops Korlantas Polri) tiba-tiba laporan ke saya, 'Pak, sudah padat, oke ganjil genap, hari ini apa genap. Nah, sebaliknya juga begitu yang ganjil," katanya.

"Penting mengatur kapan Anda berangkat sesuai dengan pelat nomor Anda. Moga-moga tidak sampai ganjil genap. Artinya, semuanya bisa berjalan dengan baik itu tidak akan ganjil genap kita terapkan, pilihan terakhir," ujar Firman lagi.

Diketahui, Operasi Ketupat tahun ini digelar mulai 18 April sampai 1 Mei 2023 dengan melibatkan 148.261 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, serta kementerian/lembaga terkait.

Selain ganjil genap, selama Operasi Ketupat juga akan diterapkan skema one way dan contraflow di berbagai ruas jalan tol.

Dilihat dari data skema pelaksanaan one way dan contraflow yang diterima Kompas.com, Korlantas Polri menyiapkan skema tersebut di sepanjang Jalan Tol Km 47 Cikampek hingga Km 414 Kalikangkung.

https://nasional.kompas.com/read/2023/04/18/06420241/kakorlantas-sebut-skema-ganjil-genap-di-tol-situasional-selama-operasi

Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke