Salin Artikel

Gelar Apel Operasi Ketupat, Kapolri Ingatkan Pesan Presiden soal Peningkatan Jumlah Pemudik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal adanya peningkatan jumlah pemudik saat memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2023.

Pelaksanaan apel dilakukan di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Senin (17/4/2023) sore. Dalam apel tersebut hadir sejumlah perwakilan dari peserta Operasi Ketupat 2023 yang terdiri dari personel gabungan baik Polri, TNI, BNPB, hingga Satpol PP.

Apel itu turut dihadiri sejumlah menteri di antaranya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, serta Menteri Perhuhungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Dalam arahannya, Kapolri menyorot survei Kementerian Perhubungan yang mencatat adanya peningkatan jumlah pemudik Lebaran hingga mencapai 123,8 persen atau meningkat 44,8 persen dibandingkan tahun lalu.

"Berkaitan hal ini bapak Presiden (Joko Widodo) menekankan bahwa hati-hati tahun ini ada lompatan besar masyarakat yang mudik dari 86 juta ke 123 juta dari survei," kata Kapolri di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Senin sore.

Dalam rangka mengamankan pelaksanaan mudik Lebaran tahun ini, Sigit menyampaikan, pihaknya dan stakeholder terkait berkomitmen melaksanakan pengamanan secara lebih optimal. Adapun pengamanan dilakukan dengan menggelar Operasi Ketupat mulai 18 April hingga 1 Mei 2023.

Menurut Kapolri, sebelum pelaksanaan Operasi Ketupat juga telah dilakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) guna mengamankan situasi.

"Melalui operasi terpusat dengan sandi Ketupat 2023 selama 14 hari, sejak 18 April sampai 1 Mei 2023. Operasi ini telah diawali dengan KRYD kegiatan rutin yang ditingkatkan pada 10 sampai 16 April 2023 dan akan dilanjutkan pasca-operasi tanggal 2 sampai 9 Mei 2023," ucapnya.

Sigit menjelaskan, Operasi Ketupat tahun ini melibatkan 148.261 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, serta kementerian/lembaga terkait.

Listyo itu merinci, para personel akan mengisi 2.787 pos dengan rincian 1.857 pos pengamanan 713 pos pelayanan, dan 217 pos terpadu.

"Untuk memastikan operasi berjalan optimal, Polri membagi lima wilayah pengendalian utama. Di Pulau Sumatera, Jawa dan pengendalian secara kewilayahan di polda lainnya dengan menjadikan NTMC Polri sebagai posko operasi terpusat," tuturnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/04/17/17154611/gelar-apel-operasi-ketupat-kapolri-ingatkan-pesan-presiden-soal-peningkatan

Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke