Salin Artikel

Tim Anies Nilai Tokoh NU Layak Jadi Cawapres, PBNU: Jangan Tarik NU ke Politik Praktis

Hal ini disampaikan Ishfah merespons perwakilan tim bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan, Sudirman Said yang menyebut bahwa tokoh NU layak untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) Anies.

"(NU) Bukan organisasi politik. Jadi siapa pun, siapa pun dia, jangan kemudian menarik-narik NU ke ranah politik praktis," kata Ishfah saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/3/2023).

Ia mengingatkan bahwa NU didirikan untuk memberikan dan mewujudkan kemaslahatan umat, menjunjung tinggi martabat manusia serta kemanusiaan.

Ishfah menegaskan bahwa NU tidak didirikan untuk masuk ke dalam ranah politik praktis.

Apalagi, dengan menggandeng atau menarik tokoh NU masuk menjadi bagian politik praktis.

"Jangan kemudian mengharapkan warga NU itu akan berpihak kepada satu dua belah pihak hanya dengan menggandeng tokoh politik, hanya dengan menggandeng tokoh tokohnya," ujarnya.

Sebaliknya, Ishfah mengingatkan bahwa tokoh-tokoh politik hendaknya memiliki hubungan yang baik dengan warga maupun praktisi NU.

Sebab, menurutnya warga NU pasti selalu merekam jejak perjalanan kehidupan bangsa dan negara. Termasuk, apa saja yang dilakukan tokoh politik terhadap hidup berbangsa dan bernegara.

"Kalau selama ini memusuhi warga NU, ya warga NU pasti akan merekam itu, memori itu pasti ada," tambah Ishfah.

Namun, selain mempertimbangkan lima kriteria itu, Sudirman mengatakan bahwa pihaknya mesti mempertimbangkan beberapa hal lain.

"Walaupun basis massanya besar, tapi kalau punya beban urusan hukum itu ya pasti repot," kata Sudirman di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (24/3/2023).

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/26/15310781/tim-anies-nilai-tokoh-nu-layak-jadi-cawapres-pbnu-jangan-tarik-nu-ke-politik

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke